Hanuang.com – Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging (PIE) Tertentu bagi Rumah Sakit (RS) yang menyelenggarakan pelayanan Virus Korona (COVID-19).

Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) tersebut maka rumah sakit yang merawat pasien COVID-19 dapat mengajukan klaim ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Kriteria pasien yang dapat diklaim biaya perawatannya adalah sebagai berikut :

• Orang Dalam Pemantauan (ODP) usia di atas 60 tahun dengan atau tanpa penyakit penyerta (komorbid) dan ODP usia kurang dari 60 tahun dengan penyakit penyerta
• Pasien Dalam Pengawasan (PDP)
• Pasien terkonfirmasi COVID-19.

Kriteria tersebut berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang dirawat pada rumah sakit di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tempat pelayanan berupa Rawat Jalan dan Rawat Inap di rumah sakit rujukan penanggulangan PIE Tertentu dan rumah sakit lain yang memberikan pelayanan pasien COVID-19.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bob Bazar Lampung Selatan, dr. Media Apriliana menjelaskan, pelayanan yang dapat dibiayai mengikuti standar pelayanan dalam panduan tata laksana pada pasien sesuai kebutuhan medis pasien.

Namun demikian, tidak semua kasus infeksi Corona bisa diklaim RS ke Kemenkes.

Media mencontohkan, hal itu terjadi pada kasus pasien 1 dan kasus pasien 2 yang pernah ditangani RSUD Bob Bazar Lampung Selatan pada akhir Mei 2020 lalu.

Media mengungkapkan, kasus Tn. D (26 th) alamat Gg. Patriot selanjutnya disebut pasien 1 masuk rumah sakit pada tanggal 27 Mei 2020, dengan keluhan nyeri tenggorokan, panas, batuk, tidak ada riwayat dari zona merah.

Dari pemeriksaan rontgen hasilnya menunjukkan Pneumonia dan Faringitis dan di rekomendasi masuk ruang isolasi. Hasil rapid test juga menunjukkan non reaktif.

“Pada kasus pasien 1 diagnosa sementara yakni, Pneumonia + Faringitis + OPD (ODP usia kurang dari 60 tahun tanpa komorbid). Sehingga pembiayaan tidak dapat diklaim ke Kemenkes,” ungkap Media Melalui keterangan tertulisnya.

Lebih lanjut Media menjelasakan, pada tanggal 28 Mei 2020, terhadap pasien 1 dilakukan pemeriksaan swab I (pertama), dan hasilnya negatif. Kemudian pada tanggal 29 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab II (kedua), masih menunggu hasil.

Lalu, tanggal 30 Mei 2020 keluhan masih dirasakan pasien 1. Meski demikian pasien dan keluarga pasien meminta pulang atas permintaan sendiri (APS).

Keluarga sudah menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab penuh terhadap pasien. termasuk konsekuensi yang ditanggung terkait perjalanan penyakit (Informed Consent).

“Pasien dibebani biaya perawatan sesuai Perda retribusi rumah sakit. Rumah sakit mencontoh pada aturan BPJS. Dimana untuk pasien yang mempunyai kartu BPJS bila pulang paksa maka biaya perawatan ditanggung pasien, atau sebagai pasien umum,” terang Media.

Kemudian, pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 06.30 WIB, pasien 1 diantar keluarga ke UGD RSUD Bob Bazar dalam keadaan sudah meninggal.

Pasien diperlakukan sesuai protokol infeksius oleh karena pasien mempunyai riwayat dari ruang isolasi dengan diagnosa ODP tanpa komorbid dengan hasil swab II (kedua) belum keluar.

Pemulasaraan jenazah juga dilakukan sesuai protokol infeksius dengan tujuan untuk memutus mata rantai penularan di rumah sakit (khususnya kamar jenazah) dan masyarakat.

“Biaya pemulasaraan ditanggung oleh keluarga sebagai jaminan, oleh karena hasil swab ke II (kedua) yang belum ada. Sesuai dengan KMK 238, klaim pemulasaraan jenazah yang akan ditanggung oleh Kemenkes adalah jenazah terkonfrmasi COVID-19,” jelasnya.

Sedangkan, untuk kasus pasien Tn. R (39 tahun) alamat Canti selanjutnya disebut pasien 2, Media mengungkapkan, pasien masuk rumah sakit tanggal 26 Mei 2020 dengan keluhan batuk berdahak, pilek, sesak nafas, dan mudah lelah saat aktifitas.

Pasien mempunyai riwayat penyakit darah tinggi dan penyakit jantung koroner. Pasien juga mempunyai riwayat perjalanan dari Jakarta dari tanggal 22 Mei 2020 s/d 24 Mei 2020. Riwayat kontak disangkal. Rapid test reaktif (hasil dari KKP) dan direkomendasi masuk ruang isolasi.

Kemudian tanggal 27 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab I (pertama), hasilnya negatif. Tanggal 28 Mei 2020 dilakukan pemeriksaan swab II (kedua), belum ada hasil.

Sementara, dari hasil Rontgen Thorax : Gambaran Kardiomegali dengan bronkopneumonia. Diagnosa sementara yakni, Hipertensi dengan Congestif Heart Failure (CHF) + ODP (ODP usia kurang dari 60 tahun dengan komorbid).

“Selama dirawat, kondisi pasien membaik. Sesak berkurang, SaO2 : 98% (stabil), tekanan darah : 140/80 mmHg,” ungkap Media.

Lebih lanjut Media menjelaskan, pada tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 WIB, pasien gelisah, namun tidak ada keluhan sesak atau nyeri dada.

Kemudian, pukul 13.00 WIB, pasien tiba-tiba sesak dan badan lemah. Dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) oleh petugas isolasi sampai dengan 5 siklus namun tidak ada respon.

“Pukul 14.00 WIB, pasien dinyatakan meninggal. Dilakukan pemulasaraan jenazah sesuai protokol infeksius, biaya pemulasaraan jenazah dibebankan kepada keluarga (sebagai jaminan) karena pasien belum dinyatakan COVID-19. Sebab hasil swab II belum keluar,” jelasnya.

Terkait kasus pasien 1 dan kasus pasien 2 tersebut, pihak RSUD Bob Bazar dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan pertemuan pada tanggal 10 Juni 2020.

Dari rapat pertemuan itu, pihak RSUD menyatakan, pembiayaan di rumah sakit yang tidak dapat di klaim ke Kementerian Kesehatan karena tidak masuk kedalam kriteria PMK 238/2020.

Pihak RSUD kemudian akan mengajukan penggantian pembiayaan ke Gugus Tugas Kabupaten Lampung Selatan. Ada anggaran di Dinas Kesehatan yang dialokasikan untuk pembiayaan rumah sakit yang tidak masuk dalam SK Rumah Sakit Rujukan PIE Tertentu.

“Disini Rumah Sakit Bob Bazar meminta Dinas Kesehatan untuk dapat membayarkan klaim Rumah Sakit yang tidak dapat di klaim ke Kementerian Kesehatan. Dan itu telah disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan,” ucap Media meluruskan.

Namun karena dana yang ada di Dinas Kesehatan tidak banyak, maka Dinas Kesehatan akan mengajukan usulan anggaran tambahan ke TAPD Kabupaten Lampung Selatan

“Pembiayaan pada kasus pasien 1 dan kasus pasien 2 yang dibebankan ke keluarga pasien, akan dikembalikan oleh rumah sakit. Kemudian rumah sakit akan mengklaim dana tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan,” kata Media menegaskan.

Selain itu, dari hasil rapat pertemuan itu, pihak RSUD Bob Bazar bersama-sama dengan Dinas Kesehatan akan membuat Peraturan Bupati terkait pembiayaan klaim rumah sakit yang tidak dapat dibayarkan sesuai KMK 238/2020 atau diluar kriteria Peraturan Kemenkes.

“Dinas Kesehatan akan membentuk tim verifikator untuk memverifikasi klaim rumah sakit yang tidak tercover oleh pusat. Rumah sakit dan Dinas Kesehatan juga harus selalu berkoordinasi terkait usulan anggaran penanganan COVID-19 agar tidak terjadi dobel penganggaran,” pungkasnya. (Kmf)

 3,422 total views,  6 views today

Hanuang.com – Guna menunjang dan memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat Kabupaten Lampung Selatan, khususnya yang ada di pedesaan, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan membuka lowongan Tenaga Perawat Desa tahun 2019.

Bagi masyarakat yang sedang mencari pekerjaan dan memiliki ijazah D III Keperawatan atau Ners bisa mendaftar hingga 9 Agustus 2019 besok.

Dilansir laman resmi dinkes.lampungselatankab.go.id berikut informasinya :

KETENTUAN UMUM

1. Warga Indonesia

2. Usia maksimal 35 tahun

3. Sehat jasmani dan rohani

4. Memiliki kemampuan profesional dibidangnya

5. Bagi yang ada ikatan kontrak dengan instansi lain, wajib melepaskan ikatan kerja/kontrak (surat pernyataan bermaterai Rp.6.000)

KETENTUAN KHUSUS

1. Memiliki ijazah D III Keperawatan atau Ners

2. Memiliki NIRA Perawat atau STR Aktif

3. Pada saat pendaftaran seluruh dokumen asli terkait persyaratan pendaftaran agar dibawa untuk diklarifikasi keasliannya oleh panitia

4. Lulus tes tertulis dan wawancara serta menandatangani kontrak kerja

PERSYARATAN PENDAFTARAN

1. Surat lamaran ditulis tangan pada kertas folio bergaris ditujukan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Perawat Desa Kabupaten Lampung Selatan dan bermaterai Rp.6.000 dengan ketentuan hanya ada satu pilihan desa yang dipilih (format terlampir).

2. Surat lamaran dilampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar fotocopi ijazah dan transkip nilai D III Keperawatan atau Ners yang dilegalisir oleh Penyelenggara Pendidikan (cap basah)

b. 1 (satu) lembar fotocopi NIRA Perawat Aktif dan STR yang masih berlaku

c. 1 (satu) lembar fotocopi KTP

d. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter

e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku

f. Fotocopi sertifikat BTCLS/PPGD/BHD

g. Fotocopi sertifikat yang lain (jika ada)

h. Pas foto berwarna berlatar belakang merah dengan ukuran 4X6 sebanyak 5 (lima) lembar (dibelakanganya ditulis nama)

i. Biodata diri (fromat terlampir)

3. Berkas lamaran dimasukkan kedalam map folio berwarna hijau dan dibawa langsung oleh yang bersangkutan pada saat pendaftaran dan dierahkan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Perawat Desa Kabupaten Lampung Selatan melalui Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Jalan Mustafa Kemal Nomor 06 Kalianda.

4. Pendaftaran mulai tanggal 1 Agustus s/d 9 Agustus 2019, pada jam kerja.

JADWAL SELEKSI PENERIMAAN PERAWAT DESA :

1. Pendaftaran : 1 Agustus s/d 9 Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB s/d 15.30 WIB di Sekertariat Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan (Ruang Perizinan).

2. Tes Tertulis : Selasa, 13 Agustus 2019 Pukul 08.30 WIB s/d selesai di Aula LBBH Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

3. Tes Wawancara : Rabu, 14 Agustus 2019 Pukul Pukul 08.30 WIB s/d selesai di Aula LBBH Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan.

Nb.

– Peserta Wajib Membawa Kartu Peserta ujian

– Membawa Perlengkapan Tes Tertulis (Papan Ujian)

SYARAT DAN KETENTUAN LAINNYA, SILAHKAN BUKA LINK BERIKUT : https://bit.ly/2ZRWIm0

 9,040 total views,  6 views today

Hanuang.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kabupaten Lampung Selatan menggelar sosialisasi Gerakan Deteksi Dini Faktor Resiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di Aula Dinkes setempat, Selasa (6/8/2019).

Acara yang dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lampung Selatan Supriyanto, S.Sos, MM diikuti sebanyak 40 peserta yang berasal dari 5 desa/kelurahan di Kecamatan Kalianda serta lintas program dan lintas sektor terkait.

Dalam sambutannya, Supriyanto mengatakan, Indonesia pada saat ini menghadapi pergeseran pola penyakit dari penyakit menular menjadi penyakit tidak menular (PTM).

Dia menyebut, prevalensi beberapa penyakit tidak menular utama itu seperti hipertensi, jantung, stroke, diabetes melitus, kanker terus meningkat, sementara penyakit menular sendiri saat ini masih tinggi.

“Sebagai salah satu program pengendalian penyakit tidak menular dan faktor resikonya, dapat dilakukan mulai dari upaya pencegahan, deteksi dini, pengobatan sampai dengan upaya rehabilitasi,” ujar Supriyanto.

Menurutnya, kegiatan promotif dan preventif seperti pencegahan dan deteksi dini dapat dilaksanakan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) yang dilaksanakan oleh kader terlatih.

“Saat ini kegiatan Posbindu telah dilaksanakan oleh kader dibeberapa desa di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Kegiatan Posbindu ini dimaksudkan sebagai kegiatan screening untuk memilah masyarakat yang sehat, beresiko dan masyarakat yang sakit,” katanya.

Untuk itu, melalui pertemuan itu, dirinya berharap dapat memberikan manfaat, utamanya pada masyarakat yang sehat agar dipertahankan supaya tetap sehat, dan yang beresiko diupayakan agar kondisi faktor resiko penyakit tidak menularnya dapat normal kembali.

Kemudian bagi masyarakat yang sudah menyandang PTM untuk mencegah komplikasi, kecacatan dan kematian dini, serta meningkatkan kualitas hidup.

“Mengingat pentingnya upaya pengendalian penyakit tidak menular, dan salah satu strategi pengendalian penyakit tidak menular yang efektif dan efisien adalah dengan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat melalui kegiatan Posbindu,” tuturnya.

Lebih lanjut Supriyanto menyampaikan, kegiatan Posbindu PTM memerlukan peran lintas program seperti promosi kesehatan, gizi, pelayanan kesehatan, surveylans dan lain-lain.

Selain itu, dibutuhkan juga adanya dukungan lintas terkait seperti organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan dan pemangku kepentingan lainnya.

“Maka kepada seluruh peserta, saya minta agar dapat mengikuti kegiatan ini dengan penuh kesungguhan hati, dan secara aktif memberikan saran serta masukan, sehingga kegiatan ini dapat memberikan manfaat dalam upaya pengendalian Penyakit Tidak Menular,” imbuhnya.

Sementara, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinkes Lampung Selatan, Kristi Endarwati menjelaskan, tujuan umum dilaksanakannya kegiatan itu adalah, tersosialisasinya program pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular kepada pemangku kepentingan, baik lintas sektor maupun lintas program.

“Adapun, tujuan khusus dari kegiatan ini adalah diketahuinya pembagian peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya penurunan prevalensi PTM. Serta diperolehnya dukungan komitmen dalam hal kebijakan, regulasi dan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PTM,” terangnya.

Adapun, pantauan tim ini, kegiatan itu menghadirkan narasumber, dr. Sri Aryanti, MM, M.Kes selaku Kepala Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa (Keswa) Dinkes Provinsi Lampung. Hadir pula Kepala Diskes Lampung Selatan dr. Jimmy B. Hutapeas, MARS. (Arya)

 7,040 total views,  6 views today