Connect with us

Advertorial

Pansus DPRD Lampung Dapatkan Apresiasi Dari Gubernur Terkait Rekomendasi LKPJ Kepala Daerah

Published

on

Hanuang.com – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi mengapresiasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Lampung yang telah mencermati dan menelaah, serta memberikan rekomendasi LKPJ Kepala Daerah Akhir TA 2019 yang disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung tentang Pembicaraan Tingkat II Laporan Panitia Khusus LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019, di Ruang Sidang DPRD Provinsi Lampung, Bandarlampung, Rabu (3/6/2020).

Arinal akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut sebagai pertimbangan penyusunan program Eksekutif dan Legislatif.

“Kami yakin, bahwa penyampaian LKPJ Kepala Daerah dan pemberian Rekomendasi oleh DPRD pada hari ini, selain akan meningkatkan kinerja, fungsi dan tugas eksekutif dan legislatif itu sendiri, juga merupakan perwujudan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di segala bidang,” jelas Arinal.

Ia menuturkan rekomendasi DPRD merupakan catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan/atau koreksi terhadap penyelenggaraan urusan desentralisasi/konkuren, tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan.

“Rekomendasi ini juga sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program/kegiatan antara eksekutif dan legislatif ke depan, sehingga sasarannya benar-benar dapat terarah dan terukur kemajuannya sesuai dengan visi dan misi Provinsi Lampung,” ujarnya.

Ia berharap rekomendasi ini dapat diimplementasikan dalam berbagai program termasuk program prioritas yang dilakukan oleh seluruh OPD  di berbagai urusan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Lampung di tahun- tahun yang akan datang.

Ia juga menyinggung bahwa LKPJ Kepala Daerah tahun 2019 merupakan  setengah perjalanan Tahun Anggaran Gubernur dan Wakil Gubernur (Periode 2014-2019) dan sejak tanggal 12 Juni 2019 kami mengemban amanah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2019-2024.

“LKPJ Kepala Daerah Tahun 2019 berisikan 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 urusan non pelayanan dasar dan 8 urusan pilihan, penyelenggaraan tugas pembantuan dan tugas umum pemerintahan yang telah dioperasionalkan ke dalam berbagai program/kegiatan oleh OPD se-Provinsi Lampung di Tahun Anggaran 2019,” jelasnya.

Ia menjelaskan penyampaian LKPJ Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang isinya menyebutkan bahwa, Kepala Daerah wajib melaporkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sistematika, ruang lingkup dan muatan dalam penyusunan LKPJ berpedoman pada PP Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan  PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemda dan Surat Menteri Dalam Negeri nomor 700/479/OTDA perihal Format Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

“Pada kesempatan pembahasan antara Pansus LKPJ dengan OPD yang telah dilaksanakan, sangat kami hargai oleh karena itu hal tersebut akan segera kami koordinasikan lebih lanjut ke lembaga pemerintah terkait dan perlu adanya pemikiran kita bersama, sehingga penyusunan LKPJ di tahun yang akan datang secara subtantif telah sesuai dengan ketentuan yang ada, komprehenship dan akuntabel,” ujar Arinal. (*)

 416 total views,  3 views today

Advertorial

Cerita Para Tenaga Pendidik Dalam Mensiasati Kegiatan Belajar Mengajar Ditengah Pandemi COVID-19

Published

on

By

Hanuang.com – Deswita Supriyatni MPd, adalah seorang Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi (PJKR). Perempuan peraih medali perak PON 2004 cabang olahraga Dayung ini tidak pernah membayangkan bahwa suatu ketika dia harus memberikan materi perkuliahan sepenuhnya secara daring kepada para mahasiswanya.

“Materi pembelajaran yang saya sampaikan identik dengan tatap muka dan praktek. Sekarang mau tidak mau harus melalui teknologi media tatap muka virtual,” ujar Deswita dalam Dialog Produktif dengan tema ‘Mendukung Para Pendidik Tetap Berkarya’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Rabu (25/11/2020).

Deswita sadar betul jika kini dia bersandar sepenuhnya pada teknologi. Karena itu, dosen yang mengajar di STKIP Pasundan ini mengemas materi perkuliahannya dalam teknologi penyampai pesan suara dan video, sehingga para mahasiswanya tetap dapat mengikuti materi dari mata kuliah yang sedang diajarkan, jika terjadi gangguan jaringan internet.“

Saya berusaha kreatif dalam mengemas dan menyampaikan materi agar para mahasiswa tetap dapat menyimak maksimal walaupun mereka mengalami gangguan koneksi internet. Karena banyak mahasiswa yang ada di daerah umumnya mengalami hambatan pada jaringan internet,” katanya.

Begitulah, para guru tak boleh kehilangan ide, meski situasi pandemi berdampak pada proses belajar mengajar. Mereka harus bersiasat dengan situasi saat ini. Pendidik lainnya juga berbagi kisah tentang proses mengajar mereka di tengah pandemi ini. Arya Wiratman, seorang guru SDS Islam Ibnu Hajar Cipayung Jakarta Timur punya tantangan lain.

“Kondisi pandemi saat ini dengan pembelajaran jarak jauh melalui kelas virtual dan video pembelajaran sangat monoton buat anak-anak. Kami dituntut mengemas pembelajaran seperti saat tatap muka di kelas. Mereka harus tetap merasakan rasa pembelajaran tatap muka dan bersosialisasi dengan teman-temannya,” katanya.

Sri Murni S.Pd., M.Pd, yang menjadi dosen STKIP PGRI Bandar Lampung juga berbagi cerita di forum yang sama. Dia mengaku bahwa dirinya perlu melakukan terobosan dengan mulai menggunakan beberapa media pembelajaran dalam proses belajar mengajar jarak jauh.

“Harus lebih giat dan semangat dalam menggunakan media pembelajaran yang lain agar materi yang disampaikan bisa diterima dengan baik. Meskipun ada tantangan yang harus dihadapi namun harus tetap dilakukan untuk para mahasiswa,” tukasnya. (*)

 7,826 total views,  18 views today

Continue Reading

Advertorial

Dua BUMN Diterjunkan Dalam Pendistribusian Vaksin COVID-19 Ke Masyarakat

Published

on

By

Hanuang.com – Kementerian Kesehatan menargetkan usia 18-59 tahun untuk program vaksinasi COVID-19 tahap pertama. Untuk mengintegrasikan sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19, Pemerintah menggandeng dua BUMN, Telkom dan Bio Farma sebagai penanggung jawab hingga pendistribusian vaksin sampai ke masyarakat. 

“Di dalam masing-masing program ini baik vaksin bantuan pemerintah atau mandiri, ada proses distribusi, ada proses pendaftaran serta vaksinasi, ada proses layanan vaksinasinya dan tentu ada proses penggabungan data. End to end process ini bukan sesuatu yang simpel dan mudah. Karena ini mungkin pertama kalinya kita punya hajatan sebesar ini, terutama di bidang health care ya,” terang Direktur Digital Healthcare PT Bio Farma (Persero), Soleh Ayubi,dalam Webinar KPCPEN, dengan tema ‘Kesiapan Infrastruktur Data Vaksinasi COVID-19’, Selasa (24/11/2020).

Seluruh data saat ini sedang dalam tahap pencocokan dan pengintergrasian antar kementerian dan lembaga terkait.

“Kita sedang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, termasuk di dalamnya, kementerian atau lembaga, operator telco untuk validitas calon penerima vaksin,” ujar Fajrin Rasyid, Direktur Digital Bisnis PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk pada kesempatan yang sama.

Mantan bos Bukalapak ini yakin dengan sistem yang tengah dibangun ini dan akan lebih mempermudah dan mempercepat proses vaksinasi.

“Nanti ketika vaksin sudah ada, kita akan memonitor produksi, bagaimana pengirimannya, jumlahnya dan di-matching-kan dengan kebutuhan vaksin tadi,” ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, sistem vaksinasi ini akan langsung dapat memberikan data berdasarkan prioritas atau sasaran yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini kemudian akan digunakan untuk program vaksinasi bantuan pemerintah, maupun jalur mandiri.

“Sehingga orang yang terdaftar di satu sistem, tidak terdaftar di sistem lainnya,” tambah Fajrin.

Sebagai pihak produsen dan distributor vaksin COVID-19, Bio Farma memastikan keamanan hingga ketersediaan vaksin yang akan dipantau secara digital. Sistem ini akan melabeli botol hingga tempat penyimpanan vaksin dengan barcode – menjadi model pertama di Asia Tenggara.

“Ada informasi detail mengenai ID-nya, kapan akan expired, batch number-nya berapa, serial number-nya berapa, dan seterusnya ada. Ini adalah mungkin yang pertama kali di Asia Tenggara,” terang Soleh Ayubi.

Tak hanya pada wadah penyimpanan, sistem digitalisasi ini juga akan memantau hingga pendistribusian vaksin.

“Masing cold room, chiller, truk dan motor ini akan dipasang sensor lokasi, sensor suhu dan untuk yang truk akan dipasang sensor perilaku. Kita akan tahu pasti, misalkan ada 83 truk, kita tahu masing-masing posisinya ada di mana, berdasarkan barcode tadi akan tahu di dalam truk isinya berapa, sedang di mana, menuju ke mana, kita akan tahu secara  real time,” ujarnya menambahkan.

Proses Pendaftaran Mandiri lebih lanjut dijelaskan Soleh, masyarakat yang akan melakukan vaksinasi massal COVID-19 secara mandiri akan dibagi menjadi tiga cara pendaftaran. Pertama melalui aplikasi, kedua melalui website dan ketiga dengan proses manual langsung di lokasi tempat pemberian vaksin.

Mengingat jumlah vaksin COVID-19 yang terbatas, Soleh memastikan telah mengantisipasi aksi nakal lembaga atau rumah sakit tertentu yang berniat menimbun vaksin.

“Kemudian ada proses untuk Pre Order, nah ini juga penting sekali. Penting terutama untuk yang distribusi, sehingga kita akan tahu demand yang real di lapangan itu berapa. Seperti yang saya sampaikan tadi vaksin ini sangat terbatas. Jadi tidak bisa misalkan satu klinik bilang saya request 100 juta dosis tanpa demand yang real. Ini juga dengan feature seperti ini tentu bisa meminimalkan penimbunan,” pungkas dia. (*)

 5,815 total views,  18 views today

Continue Reading

Advertorial

Pemberian Vaksin Jadi Cara Indonesia Dalam Memerangi Wabah Penyakit

Published

on

By

Hanuang.com – Vaksin bukanlah hal baru buat masyarakat Indonesia. Sudah puluhan tahun Indonesia akrab dengan vaksin. Sejarah vaksin di Indonesia secara resmi dimulai tahun 1956, ketika dilakukannya vaksinasi cacar. Pemberian vaksin ini diakui sebagai salah satu upaya pencegahan yang cukup efektif dalam upaya memerangi satu wabah penyakit.

Upaya vaksinasi ini berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, vaksinasi campak pada tahun 1963, BCG untuk penyakit TBC di tahun 1973, vaksinasi tetanus toksoid tahun 1974 dan imunisasi difteri, pertusis, tetanus (DPT) tahun 1976, dan vaksinasi polio yang dimulai tahun 1981.

Pada tahun 1991 dirilis kembali vaksinasi untuk polio, kemudian vaksinasi Hepatitis B tahun 1997, hingga kampanye pencegahan kanker serviks untuk anak perempuan, dan vaksin HPV pada tahun 2016. Setahun setelahnya, pemerintah juga mengedarkan vaksin Rubella dan Haemophilus Influenza tipe B (HIV).

Selain pencegahan, vaksinasi yang dilakukan pemerintah merupakan upaya melindungi rakyatnya dari wabah penyakit yang mematikan jika melihat kembali kebelakang, upaya perlindungan pemerintah dapat kita lihat dengan aksi  Kementerian Kesehatan yang mengkampanyekan penanggulangan luar biasa untuk mencegah difteri pada anak selama 3 putaran – yang dimulai sejak Desember 2017 hingga akhir tahun 2018. 

“Di tahun 2018, Kemenkes menggelar Outbreak Responses Immunization atau ORI. Aksi ini merupakan salah satu upaya penanggulangan luar biasa difteri yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan masyarakat. Program ini menyasar bayi berusia 1 tahun sampai dengan anak berusia kurang dari 19 tahun,” ujar dr. Reisa Broto Asmoro, Jubir Satgas COVID-19 dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru dalam dalam Dialog Juru Bicara Pemerintah dan Duta Adaptasi Kebiasaan Baru bertema ‘Tata Laksana Vaksinasi di Indonesia’ yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Senin (23/11/2020).

Selain melakukannya secara massal, Indonesia juga mengenal pemberian vaksin secara rutin, yang bisa diakses seluruh anak Indonesia di seluruh penjuru nusantara. Pemberian vaksin ini lebih dikenal dengan istilah imunisasi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

“Kalau imunisasi rutin diberikan pada anak di umur tertentu. Misalkan pemberian Hepatitis 0 yang baru diberikan kepada bayi baru lahir. Pada hal-hal tertentu kita bisa memberikan imunisasi secara bersamaan, massal, dikampanyekan, seperti yang akan diberikan pada COVID-19 nanti,” terang dr. Jane Supardi, Pakar Imunisasi dalam forum yang sama.

Sebagai tenaga kesehatan yang menjadi salah satu ujung tombak pengawalan kesehatan masyarakat, dia berharap sekali masyarakat sadar dan paham bahwa vaksin berperan aktif meningkatkan angka harapan hidup manusia
Dulu waktu vaksin belum ada, kematian karena difteri, campak, pneumonia banyak sekali. Kemudian begitu ada vaksin, beberapa penyakit itu mulai hilang, karena sudah ada vaksinnya,” ungkap dr. Jane.

Di sisi lain, pemerintah juga diharapkan untuk berperan secara terus menerus dan konsisten untuk mengkampanyekan pentingnya imunisasi, utamanya pada anak sejak usia dini- karena banyak penyakit yang dapat dicegah lewat vaksin ini.

“Jadi masyarakat kita itu harus terus diberi pengetahuan, tentang penyakit-penyakit yang sudah bisa dicegah dengan imunisasi. Jangan nanti lupa, lalu berubah pikiran, tidak mau disuntik karena sakit, lalu menghindari suntikan. Itulah yang banyak terjadi sekarang, sehingga muncul lagi penyakit-penyakit lama, yang dulu sudah mulai hilang, muncul lagi seperti difteri,” ujar pakar imunisasi tersebut.

Kini ketika menghadapi wabah penyakit COVID-19, pemerintah juga tengah mengupayakan vaksinnya. Pemerintah memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang nantinya akan tersedia, sudah melalui tahapan uji pra klinik dan klinik yang memastikan keamanan, kehalalan dan keefektifannya. (*)

 6,397 total views,  18 views today

Continue Reading

Trending Topic