Connect with us

Lampung Selatan

Masyarakat Lamsel Kini Bisa Sampaikan Keluhan Lewat Aplikasi LAPOR

Published

on

Hanuang.com – Guna mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan (Lamsel) mulai gencar mesosialisasikan program Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR).

Dengan layanan aplikasi itu, masyarakat Lamsel kini bisa menyampaikan aduan dan keluhannya berbasis online.

IMG-20181219-WA0114-1024x682 Masyarakat Lamsel Kini Bisa Sampaikan Keluhan Lewat Aplikasi LAPOR

Sosialisasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemkab Lamsel, sekaligus dilaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang LAPOR, di Aula Bhakti Husada Dinas Kesehatan setempat, Rabu (19/12/2018).

Acara itu dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Admistrasi Umum (Adum) Drs. Anas Anshori. Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Lamsel, Camat Kalianda dan Camat Rajabasa.

Adapun kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, UU RI No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Perpres RI No. 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan.

IMG-20181219-WA0131-1024x679 Masyarakat Lamsel Kini Bisa Sampaikan Keluhan Lewat Aplikasi LAPOR

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kominfo M. Sefri Masdian, S.Sos dalam laporannya mengatakan, aplikasi LAPOR merupakan sarana aspirasi dan pengaduan berbasis media sosial yang dijalankan dengan prinsip mudah, terpadu dan tuntas.

“Dengan LAPOR, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan pengaduannya melalui situs www.lapor.go.id, SMS ke 1708 (tarif normal), Twitter @LAPOR1708 dengan menyertakan tagar #lapor,” ujar Sefri, Rabu, (19/12/18).

Dia menambahkan, kegiatan yang mengangkat tema “Dengan Aplikasi LAPOR !, Kita Wujudkan Kualitas Pelayanan Publik Melalui Aspirasi Masyarakat”, dilaksanakan selama 2 hari, yang dibagi menjadi 2 termin.

IMG-20181219-WA0115-1024x682 Masyarakat Lamsel Kini Bisa Sampaikan Keluhan Lewat Aplikasi LAPOR

“Termin pertama dari seluruh badan/dinas/instasi/kantor dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Dan termin kedua (besok, red) akan dilakukan pelatihan kepada calon Admin LAPOR! untuk kecamatan dan Sekertaris Desa,” katanya.

Sefri berharap, sistem pelaporan tersebut dapat segera disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat bisa dengan mudah beriteraksi dengan pemerintah.

“Tujuannya adalah untuk mengikutsertakan peran serta masyarakat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan proses pembangunan,” ujarnya.

Semetara, Asisten Bidang Adum Anas Ansori mengatakan, para admin LAPOR adalah gerbangnya dinas/instansi dalam menerima pengaduan atau aspirasi masyarakat. Dia berharap, seorang admin dapat dengan benar-benar melaksanakan tugasnya.

IMG-20181219-WA0109-1024x682 Masyarakat Lamsel Kini Bisa Sampaikan Keluhan Lewat Aplikasi LAPOR

“LAPOR adalah salah satu sarana untuk menampung pengaduan, aspirasi, saran dan masukan dari masyarakat”, kata Anas yang menyampaikan sambutan PLt. Bupati Lamsel, Nanang Ermanto.

Dikatakan Anas, Indonesia adalah pengguna layanan Facebook terbesar di dunia. Menurutnya, fenomena itu memiliki dampak yang baik apabila penggunaannya tepat sasaran.

Begitu pun sebaliknya, kemajuan teknologi dapat pula berdampak buruk apabila digunakan untuk hal-hal yang menyimpang.

“Melihat keadaan ini tentunya diperlukan kesiapan dari seluruh pihak terkait, itulah pentingnya dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis LAPOR ini,” imbuh Anas. 

Adapun selain dari Diskominfo Lamsel, narasumber sosialisasi dan bimtek itu menghadirkan Staf Kepresidenan (KSP) dari Kantor Kepresidenan RI. (Arya/Kmf)

 1,654 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Lamsel Jadi Kabupaten Pertama Terapkan LP2B Sebagai Syarat Investasi & Perizinan

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B).

Penetapan Perda itu sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan lahan untuk pangan. Terlebih Lampung Selatan adalah salah satu sentra pangan di Provinsi Lampung sekaligus sebagai daerah penyangga pangan ibukota.

Hal tersebut dikatakan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dalam Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 dilingkungan Pemkab Lampung Selatan yang digelar di Aula Krakatau kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang menegaskan, Perda tersebut harus nyata operasi dan implementasinya ditingkat lapangan dalam pelaksanaan tugas stakeholder terkait seperti Dinas Penataan Ruang, Dinas Penanaman Modal sampai ke tingkat camat dan kepala desa.

Menurutnya, penerapan PLP2B di Kabupaten Lampung Selatan dapat terwujud dengan komitmen dan kebrsamaan dari semua stakeholder terkait.

“Saat ini Perda PLP2B telah digunakan dalam proses investasi dan perizinan di Kabupaten Lampung Selatan. Dimana setiap investor yang akan berinvestasi, lahan calon lokasi harus dipastikan berada diluar LP2B melalui pengecekan titik koordinat,” ujar Nanang dalam arahannya.

Lebih lanjut Nanang menyampaikan, saat ini Kabupaten Lampung Selatan merupakan kabupaten pertama di Indonesia yang telah menjadikan LP2B sebagai salah satu persyaratan investasi dan perizinan.

“Diharapkan hal ini dapat ditiru oleh kabupaten/kota yang lain. Agar lahan pertanian dapat terus terlindungi dan penataan ruang untuk investasi tetap dapat dilaksanakan,” katanya.

Sementara, Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan, Kabupaten Lampung Selatan, Bibit Purwanto mengatakan, Kabupaten Lampung Selatan telah menetapkan Perda PLP2B sejak tahun 2017.

Dia menyebut, lahan yang dilindungi seluas 36.052 Hektar. Lahan ini diharapkan dapat dimanfaatkan bagi petani untuk memprodukasi pangan untuk kebutuhan daerahnya maupun untuk cadangan nasional.

“Dengan adanya Perda PLP2B, maka ketersediaan lahan untuk pangan terjamin. Dan pada akhirnya pangan untuk Kabupaten Lampung Selatan, provinsi maupun nasional juga dapat terpenuhi secara berkelanjutan,” terang Bibit.

Disamping itu dia mengatakan, Perda tersebut juga telah dilengkapi dengan peta geospasial. Sehingga hal ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan arahan Bupati Lampung Selatan agar Perda ini diterapkan secara operasional dan implementatif.

“Meskipun secara nasional kita nomor dua setelah Kabupaten Lumajang, tetapi Perda kita telah ditetapkan sejak tahun 2017. Sedangkan Kabupaten Lumajang Perdanya ditetapkan pada tahun 2018,” tandasnya. (Arya/Aziz)

 549 total views,  549 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemkab Akan Gelar Lomba Melukis Diatas Media Dinding Bertema Kebun Edukasi

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan mengadakan lomba mural (melukis diatas media dinding).

Hal tersebut disampaikan Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto usai memimpin Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 8 Tahun 2017 yang digelar di Aula Krakatau, kantor bupati setempat, Rabu (12/8/2020).

Nanang mengatakan, lomba mural akan difokuskan di Kebun Edukasi yang berada di areal rumah dinas bupati setempat. Kegiatan ini untuk menyemarakkan rangkaian kegiatan HUT Kemerdekaan RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan.

“Biasanya kan kalau 17 Agustus kita adakan perlombaan. Tetapi tahun ini kita fokus saja lomba mural di Kebun Edukasi. Bagaimana kita perindah Kebun Edukasi sehingga menjadi sarana edukasi,” ujar Nanang.

Lebih lanjut Nanang mengungkapkan, kegiatan lomba mural yang baru pertama kali diadakan itu, diikuti peserta mulai dari tingkat SMP, SMA, mahasiswa dan umum.

Dengan seni mural diharapkan dapat memperindah lokasi lahan yang diproyeksi sebagai Kebun Edukasi bagi mayarakat itu.

“Untuk area gambarnya di dinding yang berada di Kebun Edukasi. Nanti gambarnya yang penting tidak ada unsur pornografi dan kekerasan,” tukasnya. (Arya/Aziz)

 523 total views,  523 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Siap Peringati HUT RI Ke-75, Masyarakat Diminta Hentikan Aktivitas Selama 3 Menit

Published

on

By

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-75 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2020 secara sederhana dan minimalis.

Pelaksanaan upacara dimasa pandemi ini tetap dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mencegah penularan virus Corona. Nantinya, peserta upacara pun akan dibatasi sekitar 20 orang ditambah petugas pengibar bendera.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin, S.Sos, MM mengatakan, upacara peringatan HUT RI ke-75 tingkat Kabupaten Lampung Selatan dimulai pada pukul 07.00 WIB dengan peserta lebih kurang 20 orang.

“Upacara akan dilaksanakan di Pelataran Kantor Bupati Lampung Selatan dipimpin langsung oleh pak bupati. Dimulai tepat pukul 07.00 WIB,” ujar Thamrin saat memimpin rapat HUT RI di Aula Krakatau kantor bupati, Rabu (12/8/2020).

Setelah pelaksanaan upacara tingkat Kabupaten Lampung Selatan, rangkaian HUT RI ke-75 dilanjutkan dengan mengikuti upacara peringatan detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Negara pada pukul 10.00 WIB.

“Setelah upacara, seluruh peserta menuju Aula Rajabasa untuk mengikuti upacara peringatan ke-75 detik-detik Proklmasi Kemerdekaan RI di Istana Negara Jakarta bersama jajaran Forkopimda,” tuturnya.

Sementara, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesra, Supriyanto menambahkan, upacara peringatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI dan Penurunan Bendera pada Senin, 17 Agustus 2020 akan dilaksanakan secara sederhana dan khidmat, sangat minimalis, dan tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19.

“Untuk peserta upacara sebanyak 20 orang, ditambah petugas pengibar bendera 3 orang dan komandan upacara. Dimulai pukul 07.00 WIB sebelum pelaksanaan upacara di Istana Negara,” kata Supriyanto.

Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan, seluruh OPD dan camat untuk dapat mensosialisasikan kepada masyarakat agar dapat menghentikan sejenak seluruh kegiatan dan mengambil sikap sempurna pada 17 Agustus 2020 pukul 10.17 WIB.

“Nanti tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10.17 sampai 10.20 atau selama 3 menit masyarakat wajib menghentikan seluruh aktivitas. Supaya ikut melaksanakan upacara secara mandiri dengan dibantu oleh TNI/Polri ditandai sirine dari Dinas Kesehatan maupun semua sirine lainnya yang ada,” ungkapnya.

Supriyanto juga menjelaskan perihal perubahan jadwal pidato presiden dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2020.

“Nanti bersama-sama menyaksikan pidato presiden tanggal 14 Agustus. Pelaksanaannya di DPRD dengan tim Sekwan sebagai leading sektornya. Dimulai pukul 08.20 WIB dengan menggunakan seragam PSL,” terangnya.

Lebih lanjut Supriyanto menjelaskan, kegiatan taptu atau pawai obor yang biasa dilakukan, untuk tahun ini ditiadakan. Namun acara renungan suci akan tetap dilaksanakan dengan Kodim 0421/LS selaku penanggungjawab.

Kemudian, rangkaian kegiatan HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020 dilanjutkan dengan upacara tabur bunga dan ramah tamah dengan Veteran. Kemudian pada sore harinya ditutup dengan upacara penurunan bendera merah putih.

“Diminta seluruh OPD untuk memasang bendera di setiap kantornya masing-masing. Para camat juga diimbau agar memastikan di desa-desa sampai ke pelosok sudah terpasang bendera,” tandasnya. (Kmf)

 510 total views,  510 views today

Continue Reading

Trending Topic