Connect with us

Lampung Selatan

Mantaaap…!!! Peserta PKH Di Lamsel Beramai-Ramai Mengundurkan Diri Dari Anggota Kepesertaan

Published

on

Hanuang.com – Graduasi mandiri atau mengundurkan diri secara sukarela dari kepesertaan PKH secara sadar bahwa dirinya merasa ‘SUDAH TIDAK LAYAK MENDAPATKAN BANTUAN dari PKH‘, ini terjadi karena KPM mengalami peningkatan ekonomi, dan kesadaran dirinya sendiri karena keluarganya sudah sejahtera.

Pengunduran diri secara berjamaah terjadi di Desa Sukatani, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Diketahui sebayak 9 orang peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang terdiri dari ibu-ibu ini, menyatakan dengan sukarela mengundurkan diri dari keanggotaan karena merasa sudah tidak pantas lagi.

“PKH ini punya orang miskin Alhamdulillah roda berputar, dulu kita susah sekarang kami diberikan kemudahan rezeki, ekonomi kami sudah membaik, semoga yang lain yang masih susah bisa ikut merasakan PKH, kami banyak terimakasih dengan PKH sudah dibantu, kepada pendamping Mbak Tati kami ucapkan terimakasih” ungkap salah seorang peserta yang Graduation Mandiri, Rabu, (27/02/19).

Data Peserta PKH Yang Melakukan Graduasi Mandiri

Pengunduran diri para peserta PKH secara sukarela tersebut mendapatkan apresiasi dari dinas terkait yakni Dinas Sosial (Dinsos) Lamsel.

“Saya suka yang begini, semoga ini bisa menjadi motivasi bagi KPM PKH yang lain yang dirinya merasa mampu. Ayo lakukan graduasi mandiri agar PKH betul-betul termanfaatkan oleh yang betul-betul membutuhkan” ungkap Kadis Sosial, Dulkahar.

“Dan ini merupakan prestasi baik bagi KPM ataupun pendamping, dengan memilih graduasi mandiri berarti tujuan program PKH telah berhasil, yaitu mensejahterakan keluarga dan mengubah mindset (pola pikir_red) para peserta PKH” tambahnya.

Hal senada diungkapkan oleh Salasi, selaku koordinator PKH kabupaten Lampung Selatan pun turut mengapresiasi pendamping Desa Sukatani yakni mbak Tari dan mas Agus yang menjadi pendamping di Desa Merbau Mataram yang hari ini juga mengraduasi 2 peserta KPM PKH.

Data Peserta PKH Lamsel Yang Melakukan Graduasi Mandiri

“Saya berharap para pendamping yang lain juga secepatnya berkordinasi dengan aparatur desa dampingannya masing-masing, agar mendiskusikan KPM PKHnya, seperti siapa-siapa saja yang ekonominya sudah membaik atau mampu ntuk bersedia mengundurkan diri” ungkapnya.

“Jangan sampai ada lagi KPM PKH yang ternyata mampu tetapi masih mengaku-ngaku miskin. Ingat…!!! QS. Ibrahim Ayat 7-8, yang artinya barang siapa yang bersyukur atas nikmatKu akan aku tambah, tapi barangsiapa yang ingkar atas nikmatKu maka adzabKu amat pedih” bebernya.

“Jadi hati-hati kalau masih ada yang suka berbohong terkait data, peserta KPM PKH bisa kena UU Kependudukan juga” tutupnya. (Arya)

 6,564 total views,  9 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 295 total views,  295 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 643 total views,  643 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,857 total views,  833 views today

Continue Reading

Trending Topic