Connect with us

Lampung Selatan

KPUD Lampung Selatan Persiapkan Logistik Pemilu 2019

Published

on

Logistik Persiapan Pemilihan Umum (Pemilu) Di Kabupaten Lampung Selatan

Hanuang.com KALIANDA – Sebagai salah satu sarana amat penting dalam pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu), logistik pemilu (Elelction Material) menjadi perhatian serius bagi pihak penyelenggara pemilu dan pihak terkait lainnya guna  persiapan untuk mensukseskan pemilu serentak pada 17 April 2019 mendatang. 

Sekretaris KPUD Lampung Selatan (Lamsel), Bejo Purnomo mengungkapkan, dari berbagai jenis logistik pemilu seperti bilik suara, kotak suara, alat pencoblos, tinta pemilu dan kertas suara, baru 2 jenis logistik, yakni kotak suara dan bilik suara yang telah diterima oleh pihak KPU Lamsel.

Kendati demikian, diakui Bejo jumlah pengiriman logistik itu pun masih ada kekurangan dari jumlah kebutuhan keseluruhan.

“Kebutuhan bilik suara di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 12.376 buah. Sedangkan bilik suara berbahan kardus yang sudah ada di Gudang KPU, ada sejumlah 10.006 pcs, kemudian bilik suara berbahan alumunium yang bisa dipakai ada sejumlah 2.366 buah. Jadi hanya ada kekurangan 4 buah bilik suara,” ujar Bejo, Minggu, (11/11/18).

Untuk kotak suara, terus Bejo, ada kebutuhan sebanyak 15.668 buah. Tapi yang baru diterima sebanyak 15.652 buah. Ada kekurangan untuk kotak suara sebanyak 16 buah. “Untuk kekurangan jumlah tersebut, kita telah mengirim surat ke Sekjen KPU pusat,” imbuh Bejo.

Lebih jauh Bejo menjelaskan, logistik tersebut saat ini ditempatkan di 2 lokasi gudang yang berbeda. Hal ini dikarenakan keterbatasan luas gudang yang ada untuk menampung seluruh jumlah logistik.

“Saat ini yang kami lakukan adalah, pengamanan dan perawatan logistik. Untuk pengamanan, kami dibantu dari pihak Polres Lampung Selatan. Sedangkan untuk perawatan ada penanganan khusus yang kami lakukan. Karena material logistik untuk pemilu kali ini agak berbeda, karena menggunakan material kardus,” terangnya.

Sementara, Ketua KPU Lampung Selatan Abdul Hafidz mengatakan persiapan logistik  pemilu ada 4 tahapan, yakni penerimaan dari pusat, perawatan juga pengamanan, pendistribusian ke seluruh daerah pemilihan dan penarikan.

“Untuk penerimaan logistik dari pusat, mulai penuh dilakukan pada awal Januari 2019 nanti. Setelah kami terima, maka akan ditempatkan di gudang-gudang. Nantinya, sesuai perencanaan akan kami distribusikan ke seluruh daerah pemilihan. Kemudian yang terakhir adalah penarikan setelah seluruh tahapan pemilu dari tingkat TPS dan seterusnya telah dilaksanakan,” pungkas Hafidz. (Arya)

 2,680 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Pam Gakplin Prokes Covid-19 Diwilayah Natar Terus Digalakkan

Published

on

By

Hanuang.com – Koramil Natar, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) terus menggelar Pam New Normal dan Patroli Diwilayahnya, Rabu, (28/07/21).

Kali ini giat tersebut digelar di Pasar Natar dan Mall Candra dengan memberikan himbauan terkait penegakan disiplin Protokol Kesehatan.

“Kita juga memberikan peringatan atau sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mematuhi protokol kesehatan” ujar salah seorang Babinsa. (*)

 298 total views,  298 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Satreskrim Polres Lamsel Amankan Pelaku Pemalsuan Surat Rapit Antigen di Bakauheni

Published

on

By

Hanuang.com – Jajaran Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lampung Selatan (Lamsel) menggelar ungkap kasus Tindak Pidana Pemerasan dan pemalsuan surat Rapid Test Antigen yang terjadi di Pelabuhan Bakauheni, Rabu, (28/07/21).

Sedikitnya dua pelaku dengan inisial W (37) karyawan kontrak ASDP dan Inisial D (29) selaku Travel gelap ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat penegak hukum.

Kapolres Lamsel, AKBP. Edwin menjelaskan bahwa kedua tersangka dijerat dengan pasal berbeda. Dimana W disangkakan Pasal 368 KUHPidana dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 Tahun.

Sedangkan tersangka Inisal D dikenakan Pasal 263 KUHPidana atau Pasal 266 KUHPidana atau Pasal 268 ayat (2) dan atau Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dengan ancaman hukuman penjara paling lama 7 tahun.

“Pada 21 Juli 2021 telah dibentuk tim khusus untuk melakukan penyelidikan terkait adanya tindak pidana pungli, pemerasan dan penyalahgunaan wewenang dalam operasi penyekatan PPKM Jawa-Bali di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan hasil penyelidikan diketahui modus operandi para pelaku tindak pidana tersebut diantaranya dengan cara menggunakan surat Rapid Test Antigen palsu dan memasukkan penumpang melalui jalur Pintu keluar Pelabuhan Bakauheni tanpa menggunakan Rapid Test dengan membayar Sejumlah uang” ujar AKBP. Edwin.

Sebelumya tim yang dipimpin Kasat Reskrim, AKP. Enrico D. Sidauruk, melakukan penindakan diawali dengan under cover dengan menunjuk dua personil untuk menjadi penumpang yang akan menyebrang ke Merak dan belum mempunyai surat Rapid Test Antigen.

Pada tanggal 24 Juli 2021 sekira pukul 04.00 WIB berhasil diamankan dua orang tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana pemerasan dan pemalsuan Surat Rapid Test.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, para pelaku menggunakan Rapit Test Antigen dari nama Klinik Budi Pratama asal Lampung, yang mana diketahui bahwa klinik tersebut tidak ditemukan keberadaannya di Bumi Ruwa Jurai. (*)

 646 total views,  646 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pastikan Ketersediaan Pangan, DKP Lamsel Gelar Pertemuan Teknis Dengan UPT Pertanian

Published

on

By

Hanuang.com – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Lampung Selatan menggelar pertemuan teknis dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pertanian dan Petugas Pengumpul Data Lumbung Pangan (PPL), di Aula DKP setempat, Selasa (27/7/2021).

Kegiatan yang berlangsung selama satu hari itu diikuti para Kepala UPT Pertanian dan PPL dari 17 kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan.

Kepala DKP Lampung Selatan, Yansen Mulia mengatakan, maksud diadakannya pertemuan teknis itu adalah untuk mendapatkan informasi tentang cadangan pangan masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan stoknya di lapangan.

“Pandemi Covid-19 saat ini secara tidak langsung berdampak terhadap menurunya produksi pertanian. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Pertanian melalui Badan Ketahanan Pangan ingin mendata ketersediaan pangan di daerah-daerah,” ujar Yansen.

Disamping itu kata Yansen, yang tak kalah penting pertemuan itu bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang lumbung pangan masyarakat yang dikelola oleh kelompok tani atau gapoktan disetiap desa dalam wilayah kecamatan masing-masing.

“Jadi saya minta betul data lumbung pangan yang disampaikan nanti benar-benar update dan bisa dipertanggungjawabkan. Bukan hanya mengisi data yang dibuat-buat, harus akurat sesuai dengan kondisi yang ada. Baik itu lumbung pangan swadaya masyarakat atau lumbung pangan yang dibangun oleh pemerintah,” kata Yansen.

Yansen berharap, dari hasil pertemuan tersebut, pihaknya dapat mengetahui sebaran lumbung pangan yang ada di masyarakat. Sehingga memudahkan pemerintah daerah mengetahui kondisi lumbung pangan untuk dikembangkan pembangunan berikutnya.

“Jadi ketika saya, atau dari provinsi bahkan dari pusat datang, kelompoknya memang betul-betul ada, dan lumbung pangannya juga ada. Sekalipun dalam kondisi baik atau rusak ringan. Dan yang tahu kondisinya, ya PPL dan UPT di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut Yansen mengatakan, pada kesempatan itu dirinya juga meminta kepada UPT Pertanian dan PPL untuk menyosialisasikan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan RI) Nmor 31 Tahun 2017 kepada pengusaha penggilingan padi di Lampung Selatan.

Yansen menyebut, setiap pengusaha yang memproduksi beras kemasan dan bermerek wajib melakukan registrasi produk dagangannya guna mendapatkan sertifikat.

“Jadi mulai sekarang kita melakukan pendataan untuk meregistrasi (pendaftaran) penggilingan padi. Karena nanti tidak ada lagi penggilingan padi yang mengeluarkan produk beras yang berkualitas tetapi dengan merk orang lain,” tuturnya.

Yansen mengungkapkan, dengan pendataan penggilingan padi itu diharapkan akan dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan untuk masyarakat selaku konsumen dan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk.

Dia berharap, setiap kecamatan ada satu contoh penggilingan padi yang telah memenuhi syarat bisa mengeluarkan beras berkualitas secara resmi dan punya merk dagang sendiri.

“Karena saya lihat kita punya banyak penggilingan padi yang bagus. Tetapi hasilnya dikirm keluar daerah dan kembali lagi kesini sudah dikemas dengan merk orang lain,” tandasnya. (Az)

 1,860 total views,  836 views today

Continue Reading

Trending Topic