Connect with us

Lampung Selatan

Komisi IV DPR RI Janji Dengan Masyarakat Sebesi Akan Cabut Izin PT. LIP

Published

on

Hanuang.com – Pelaksana tugas (Plt)  Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto berharap, kehadiran Komisi IV DPR RI beserta jajaran di Lampung Selatan dapat memberikan solusi terkait persoalan Kapal Tongkang yang akan melakukan penyedotan pasir laut disekitar Anak Gunung Krakatau.

Hal itu diungkapkan Nanang saat memberikan sambutan pada acara Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI beserta rombongan untuk berdiskusi dengan Warga Tejang Pulau Sabesi, di Aula Rumah Dinas Bupati pada Jum’at, (13/09/19).

Seperti diketahui, belum lama ini, masyarakat Desa Tejang Pulau Sabesi, Kecamatan Rajabasa, Lampung Selatan dibuat resah dengan hadirnya kapal tongkang penyedot pasir untuk beraktivitas disekitaran Anak Gunung Krakatau.

Masyarakat Desa Tejang Pulau Sabesi maupun masyarakt pesisir Kecamatan Rajabasa trauma dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada 22 Desember 2018 yang lalu, dimana tsunami yang terjadi diakibatkan longsoran Anak Gunung Krakatau.

Dengan adanya rencana aktivitas penyedotan pasir disekitar Anak Gunung Krakatau, secara otomatis telah membangkitkan rasa trauma warga Pulau Sebesai maupun warga pesisir lainnya akan adanya ancaman tsunami berikutnya.

“Untuk itu, atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Selatan beserta masyarakat, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anggota DPR RI komisi IV, juga dari Kementerian terkait yang telah perduli dengan persoalan yang kami hadapi. Kehadiran Kapal Tongkang penyedot pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau telah begitu meresahkan” ungkap Nanang.

“Kami berharap, kehadiran Komisi IV DPR RI beserta jajaran dapat memberi rasa nyaman, dapat menghilangkan trauma yang ada pada warga kami dengan adanya tsunami yang diakibatkan longsornya Anak Gunung Krakatau” ujar Nanang.

Sementara itu, 3 (tiga) orang perwakilan warga Tejang Pulau Sabesi, Kecamatan Rajabasa, Topik, Rahmatullah dan Umar Krakatau, dalam dialognya sepakat menolak kehadiran Kapal Tongkang yang akan beraktivitas melakukan penyedotan pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau.
“Kami menolak secara tegas kehadiran kapal tongkang penyedot pasir di sekitaran Anak Gunung Krakatau, sekalipun kami sudah pernah dikumpulkan oleh pihak perusahaan untuk sosialisasi,” ungkap Topik.

“Kami meminta agar Bapak-bapak dapat mencabut ijin penambangan pasir di sekitar Anak Gunung Krakatau,”ungkap Topik lagi.

Sementara itu, menjawab harapan warga Tejang Pulau Sabesi, Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo memastikan, kapal tongkang penyedot pasir disekitaran Anak Gunung Krakatau yang telah meresahkan warga tidak akan beroperasi lagi. Bahkan, dihadapan warga Tejang Pulau Sabesi, Edhy Prabowo berjanji akan memberikan bantuan berupa perahu nelayan maupun bantuan pertanian.

“Kami hadir disini atas panggilan warga Pulau sebesi melalui Pak Sudin. Bapak-bapak sangat peduki dengan lingkungan. Pak Sudin marah kepada kementerian, terkait adanya kapal penyedot pasir di GAK. Pak Sudin meminta kami komisi IV untuk turun kesini melihat langsung kondisi Kapal penyedot pasir dan dampaknya kepada warga Pulau sebesi,” ungkap Edhy.

“Jika surat izinnya dicabut dan kapal tersebut masih beroperasi, Komisi IV DPR RI Merekomendasikan untuk mengambil tindakan hukum,” kata Edhy lagi.

“Sekarang ini yang harus diperhatikan bagaimana kehidupan masyarakat pulau sebesi. Saya minta kepada Pak Bupati menginventarisir kebutuhan masyarakat, baik sektor nelayan maupun pertaniannya” ujar Edhy.

“Silahkan masyarakat buat kelompok, ajukan permohonan kapal. Saya pastikan akan ada bantuan kapal minimal 5 kapal. Untuk tanam tumbuhnya, silahkan apa yang dibutuhkan, ajukan ke kami nanti kami salurkan tanamannya,” katanya.

Dirjen daerah Pesisir Kementerian Kelautan, Brahmantia setia murti Purwadi menjelaskan, izin usaha pertambangan pasir di GAK telah terbit pada tahun 2015 lalu. Seharusnya, sebelum izin tersebut dikeluarkan, pemerintah provinsi harus mengedepankan Undang-Undang Pesisir dan Pulau-pulau kecil dimana syaratnya harus ada izin lokasi.

“izin pertambangan pasir di GAK itu kan ada dua izin, yakni izin terkait Wilayah Perikanan Tangkap dan izin Konservasi. Ini kan sampai 2020. Makanya saya minta untuk memperhatikan izin Perikanan Tangkap dan izin Konservasi,” kata Brahmantia lagi.

Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat tersebut, turut hadir Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo,MM.,MBA, beserta anggota, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Ir. Wiratno, M.Sc, Dirjen Penegak Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Drs. Rasio Ridhosani, M.CAM.,MPM, Direktur Pemantuan dan Operasi Armada, Ir. Suharta, M.Si, Satgas 115 Direktur Operasi, Laksamana TNI Kisdiyanto, Dirjen Pengelolaan PRI KKP, Brahmantia Satyamurti Poerwani, Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ningrum Gumay, SH.,MH.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, hadir dalam kegiatan tersebut, Komisi IV DPR RI, Ketua dan anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lamsel, Kapolres, Dandim, beserta lainnya. (Arya)

 2,829 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Hati-Hati Penipuan…!!! Ada Oknum Jual Nama Ajudan Bupati Lamsel Minta Uang Ke Perusahaan

Published

on

By

Hanuang.com – Nama Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dicatut orang tidak bertanggungjawab. Modusnya, sang penipu yang mengaku ajudan orang nomor satu di kabupaten ini meminta sejumlah uang ke perusahaan.

Beruntung, insiden ini cepat terendus lantaran pihak perusahaan mengkonfirmasi langsung terhadap H. Nanang Ermanto, Rabu (1/12) kemarin.

Dirinya langsung menampik tudingan tersebut dan meminta pihak perusahaan tidak meladeni bahkan terpancing dengan modus penipuan tersebut.

Nanang mengaku, sangat dirugikan dengan adanya praktek penipuan yang mencatut namanya tersebut. Sebab, dirinya tidak pernah menginstruksikan bahkan menyuruh ajudannya untuk meminta sejumlah uang kepada perusahaan dengan alasan apapun.

“Jelas tindakan praktek penipuan ini sangat merugikan saya. Karena dia mengaku ajudan dan diperintah langsung oleh Bupati untuk meminta sejumlah uang. Tapi saya tegaskan disini bahwa itu tidak benar dan bohong,” ungkap Nanang meluapkan kekesalannya.

Ia menambahkan, pihak perusahaan ataupun internal pejabat Pemkab Lamsel jangan percaya jika ada oknum yang mengaku suruhan Bupati dengan meminta sejumlah uang dalam bentuk apapun.

“Untungnya, ini pihak perusahaan yang dimintai sejumlah uang dan mengaku orang suruhan Bupati mengkonfirmasi langsung hal ini. Sehingga, langsung kami tegaskan kepada mereka jika ini adalah penipuan,” tegasnya.

Lebih lanjut Nanang mengatakan, persoalan ini tidak lantas dilaporkannya kepada aparat penegak hukum. Sebab, sejauh ini beberapa perusahaan yang sempat dihubungi oleh oknum penipu itu belum memberikan sejumlah uang yang mereka inginkan.

“Karena memang belum ada korbannya, jadi tidak sampai ke pihak kepolisian. Kalau toh memang pihak perusahaan yang melaporkan kejadian ini silahkan saja. Yang jelas saya tidak pernah memberikan perintah apapun terhadap ajudan saya,” tukasnya.

Terpisah, Ajudan Bupati Lamsel, Arya membenarkan hal tersebut. Sebab, orang yang pertama kali dikonfirmasi oleh pihak perusahaan yang hampir menjadi korban penipuan adalah dirinya.

“Ada dua perusahaan yang konfirmasi ke saya. Satu Perusahaan Batu dari Kecamatan Bakauheni dan satu lagi PTPN. Setelah saya komunikasikan dengan pak Bupati ternyata ini tidak benar. Kita pastikan itu adalah ulah oknum penipu yang tidak bertanggungjawab,” kata Arya.

Dia menjelaskan, dalam melancarkan praktek penipuan itu para pelaku menghubungi perusahaan melalui sambungan telepon. Dia mengaku, sebagai ajudan Bupati yang mengatasnamakan dirinya (Arya_red).

“Dari telepon mengaku-ngaku sebagai diri saya. Lalu, dia berpura-pura sedang bersama Pak Bupati. Dalam percakapan itu dia memberikan teleponnya kepada orang yang mengaku Bupati. Itu jelas tidak benar karena saya tidak pernah diperintah bapak untuk meminta-minta ke perusahaan,” pungkasnya. (idh)

 845 total views,  845 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Arjuna Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2022, Lamsel Kebagian Rp. 2,7 Triliun

Published

on

By

Hanuang.com – Gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer ke Daerah Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022 kepada bupati dan wali kota se-Provinsi Lampung di ballroom Novotel, Bandar Lampung, Rabu, 1 Desember 2021.

Sebelumnya, Gubernur Lampung telah menerima DIPA dan TKDD dari Presiden RI Joko Widodo, di Mahan Agung, Bandar Lampung secara virtual, pada Senin (29/11) kemarin.

Adapun, berdasarkan data yang dilansir dari www.djpk.kemenkeu.go.id total dana yang akan ditransfer untuk pemerintah provinsi dan 15 pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung sebesar Rp21.079.743.585.000. Dari besaran itu, khusus untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan jumlahnya mencapai Rp1.733.369.207.000.

Sementara itu, DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Lampung Selatan diterima langsung Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto dari Gubernur Lampung Arinal.

Pada kesempatan itu, Arinal meminta pemanfaatan APBD dan APBN agar dilakukan secara cermat, efektif dan tepat sasaran dengan tata kelola yang baik untuk kepentingan rakyat.

Gubernur Arinal menambahkan, percepatan realisasi belanja pemerintah dimasa pandemi menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian. Meski demikian, pelaksanaannya harus tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, transparansi dan akuntabilitas.

“Jajaran pemerintah harus membuktikan dapat bekerja dengan cepat, responsif dan bertanggungjawab terhadap segala permasalahan yang dihadapi bangsa dan negara kita,” ujar Gubernur Lampung Arinal Djunaidi saat menyampaikan arahannya. 

Oleh karena itu, Arinal mengajak kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pimpinan/Kepala Daerah di Provinsi Lampung serta semua pihak yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan, agar dapat menjaga amanah dengan baik.

“Sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat persatuan, harapan kita menjaga kesehatan bersama dapat terwujud dan perekonomian bangkit kembali,” kata Arinal.

Sementara, dalam acara penyerahan DIPA Dan TKDD tersebut, juga sekaligus dilaksanakan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam rangka menghadapi Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Lampung. (AZ)

 445 total views,  444 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Ini Pengumuman Hasil Tes PU Untuk Calon Satpol PP Lamsel 2021

Published

on

By

DOWNLOAD FILE DAFTAR NAMA-NAMA PESERTA SELEKSI PENERIMAAN THLS SAT POL PP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) PADA TES PENGETAHUAN UMUM “PU” TANGGAL 29 NOVEMBER TAHUN 2021, SELENGKAPNYA BUKA LINK DIBAWAH INI :

PENGUMUMAN HASIL TES PENGETAHUAN UMUM PENERIMAAN THLS SATPOL PP KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2021

 1,515 total views,  886 views today

Continue Reading

Trending Topic