Connect with us

Lampung Selatan

Ini Klarifikasi PT. AMP Terkait Dugaan Mal Administrasi Tenaga Kerja

Published

on

Hanuang.com – Polemik tenaga kerja dibawah naungan PT. Aulia Mandiri Persada (AMP) selaku vendor penyedia jasa tenaga kerja di PT. Ciomas Adisatwa selaku user (pengguna jasa), berakhir anti klimaks.

Pasalnya, hal ini terungkap setelah direktur PT. AMP, Yudi Suprayoga, menyambangi sekretariat Komunitas Jurnalis Harian Selatan (KJHLS) untuk menyampaikan klarifikasi sekaligus hak jawab kepada awak media, Selasa sore (11/08/20).

Secara berurutan dan sistematis Yudi menyampaikan, bahwa pemberitaan tempo kemarin yang bermula dari konferensi pers oleh mantan pekerja PT. AMP atas nama Iqbal Aulia Rahman, di sekretariat KJHLS perlu diluruskan supaya obyektif dan berimbang.

Perihal tudingan ketiadaan kontrak kerja antara perusahaan dengan pekerja yang sempat tersiar, Yudi menerangkan bahwa kontrak kerja tersebut wajib ada baik untuk pekerja borongan tetap maupun pekerja borongan kontrak waktu tertentu.

“Dasar hukum kami untuk mempekerjakan para pekerja adalah ditanda tanganinya perjanjian kontrak kerja antara perusahaan dengan para pekerja,” terang Yudi sambil menunjukan surat kontrak kerja kepada awak media.

Yudi melanjutkan, terkait hak-hak pekerja sesuai UU No.13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja, ia tengah berusaha memenuhi ketentuan tersebut termasuk sudah mengurus pengajuan BPJS ketenagakerjaan sejak 2 Juli 2020 lalu.

“Kami memprioritaskan pengurusan BPJS ketenagakerjaan yang mencakup jaminan kecelakaan kerja (JKK) dan jaminan kematian (JKM),” tukas Yudi.

Sembari menunggu penyelesaian proses kepengurusan BPJS ketenagakerjaan, Yudi menyebut bahwa andaikata terjadi insiden kecelakaan kerja maka jaminan kecelakaan kerja tetap akan dibayarkan dan ditanggung sepenuhnya oleh PT. Ciomas Adisatwa selaku user.

Terkait pemberhentian Iqbal Aulia Rahman, Yudi menjelaskan bahwa hal tersebut sudah dilakukan melalui prosedur yang panjang dan tidak asal-asalan.

“sebelum pekerja diberhentikan, harus melalui penerbitan Surat Peringatan (SP) 1 dan SP 2, ditanda tangani oleh yang bersangkutan,” imbuh Yudi sembari menunjukan surat.

Ia juga merinci, PT. Ciomas Adisatwa memberlakukan sistem jam kerja shift bagi para pekerja, yakni shift 1 shift 2 dan jam lembur bagi pekerja yang masih harus bekerja melebihi jam shift nya.

“semua tertuang dan dirinci dalam lembaran rincian perolehan gaji para kerja dari PT. Ciomas. Lembar itu, bisa dilihat oleh seluruh pekerja ketika pengambilan gaji,” tegas Yudi.

Diberitakan sebelumnya, mantan pekerja di PT. Ciomas Adisatwa, Iqbal Aulia Rachman menggelar jumpa pers di Sekretariat KJHLS kemarin (10/8/2020).

Dalam keterangannya, Iqbal menduga perusahaan melakukan mal administrasi terkait urusan tenaga kerja di PT. Ciomas Adisatwa yang berada Desa Talang Baru, Kecamatan Sidomulyo. Diketahui, di perusahaan itu terdapat sekitar kurang lebih 200 orang pekerja.

Sejumlah poin dugaan mal administrasi tersebut, yakni tidak adanya kontrak kerja dengan pekerja atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)

PT. AMP dan PT. Ciomas Adisatwa mempekerjakan buruh dengan waktu yang tidak wajar. Setiap harinya, buruh dituntut untuk bekerja lebih dari 10 jam. Tanpa ada hitungan waktu lembur.

Kemudian, perusahaan juga tak menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja. Baik itu tunjangan sakit, kecelakaan ataupun mati. Selain itu, para pekerja juga tidak diberikan hak BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah poin itu diduga bertentangan dengan amanat Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja. (Han/Arya)

 986 total views,  4 views today

Lampung Selatan

Uji Publik DPS, Bagian Dari Keterbukaan KPUD Lampung Selatan

Published

on

By

Hanuang.com – KPU Kabupaten Lampung Selatan menggelar uji publik Data Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Lampung Selatan tahun 2020. Agenda tersebut merupakan upaya KPU dalam upaya mendapatkan tanggapan dan masukkan dari masyarakat terhadap jumlah daftar pemilih sementara (DPS) yang sebelumnya telah ditetapkan sebanyak 702.310 pemilih.

Ketua KPU Lampung Selatan, dalam Sambutannya mengatakan uji publik yang dilangsungkan di Aula Pertemuan Kantor KPU Kab. Lampung Selatan, Senin, 28 September 2020.

“ koreksi dan masukan dari stakeholder terkait jadi poin yang diharapkan pada pelaksanaan agenda tersebut” ujarnya.

Selanjutnya Uji Publik disampaikan oleh Anggota KPU Kab. Lam-Sel Divisi Program, Data dan Informasi Asma Emilia menjelaskan kronologi penetapan Daftar Jumlah pemilih (A.KWK) sejumlah 744.681, data A.KWK didapat dari hasil Sinkronisasi dan penyandingan data DP4 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap DPT Pileg terakhir 2019, dengan jumlah pemilih tersebut sebagai dasar dilakukannya pencocokan dan penelitian oleh PPDP. Lanjut asma, setelah di lakukan pencoklitan oleh PPDP tersebut dan telah ditetapkan dalam rapat pleno berjenjang menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebanyak 702.310 pemilih.

“Ini bagian dari pengumuman DPS untuk mendapat tanggapan dan masukkan masyarakat. Kami berharap ada tanggapan dan masukkan sebab bisa jadi masih ada masyarakat yang belum terdata sebagai pemilih,” ujar Asma Emilia, S.E, Komsioner KPU Lampung Selatan Divisi Program, Data dan Informasi itu.

Dijelaskan Asma, direntang waktu 29 September sampai 3 Oktober 2020 nanti, proses perbaikan data pemilih akan memasuki tahap pleno terbuka DPS hasil perbaikan oleh PPS, tanggal 4-6 Oktober 2020 pleno terbuka DPSHP di PPK, sedangkan di Kabupaten akan pleno terbuka tanggal 7-9 Oktober 2020 untuk menetapkan DPT. Ia mengatakan DPS memerlukan pencermatan bersama dari semua pihak.

Pada kegiatan tersebut dihadiri oleh Kadis Kerpendudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Selatan, Edy Firnandi, Perwakilan Kesbangpol Lampung Selatan, Ketua STIE Muhammadiyah Kalianda Chotimatuzzahra,S.E.M.M, Ketua STIH Muhammadiyah Kalianda, Subagyo, S.H.M.H, Ketua STAI YASBA Kalianda, Drs, Yakub Yuhira, M.Pd, Tim Kampanye Pasangan Calon, Mahasiswa serta elemen lainnya

“Tujuan utamanya untuk validitas DPS. Ini bagian dari keterbukaan penyelenggara Pemilu kepada pemilih atau masyarakat bagi perbaikan data yang transparan dan akuntabel,” ujar asma.

Uji publik ini menjadi sangat penting untuk menjamin seluruh masyarakat yang memenuhi syarat terakomoidir dalam daftar pemilih. KPU Lampung Selatan juga membuka posko pelayanan Melindungi hak Pilih baik di tingkat PPS, PPK maupun KPU untuk menyempurnakan data pemilih. (*)

 427 total views,  427 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemdes Sukaratu Gelar Musrenbangdes 2020, Berikut Bidang Yang Diusulkan

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Sukaratu, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Camat Kalianda, Zaidan, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi beserta jajaran, Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Sukaratu, Robi Cahyadi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Dalam usulan E-planning, kita mengusulkan Infrastruktur yakni diantaranya Rabat beton/talut di Dusun VI, Irigasi sabah juyu, Talut Way Itom, Bedah rumah dan Pamsimas,” ungkapnya.

Selain bidang infrastruktur, pihaknya juga mengusulkan bidang ekonomi diantaranya yakni pengadaan hewan ternak, pengadaan bibit pertanian, dan pengadaan alat tenun.

Selain dalam usulan E-planning, pihaknya telah mengusulkan berbagai poin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) TA 2021. Adapun bidang diantaranya :

  1. Bidang Pembangunan
  2. Bidang pemberdayaan
  3. Bidang Penanggulangan Bencana Mendesak Desa

Terpisah, Camat Kalianda, Zaidan, menjelaskan bahwa tahun ini masyarakat akan mengahadapi pesta demokrasi dalam Pemilu Kepala Daerah.

Dirinya berharap agar masyarakat dapat menjaga kondusifitas dan tidak terprovokasi oleh hal-hal yang memantik kerusuhan.

“Ayo kita sukseskan, mari kita jaga persatuan dan kesatuan dengan tetap menjaga kondusifitas di desa kita” ucapnya. (Arya)

 536 total views,  536 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Gelar Musrenbangdes 2020, Desa Kedaton Prioritaskan Infrastruktur, Ekonomi, dan Sosial

Published

on

By

Hanuang.com, Kalianda – Pemerintahan Desa (Pemdes) Kedaton, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel), menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) TA 2020, Senin, (28/09/20).

Kegiatan tersebut digelar di balai desa setempat, yang dihadiri oleh Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, KUPT se-Kecamatan Kalianda, Koramil Kalianda, Polsek Kalianda, Kades Kedaton, Junaidi beserta jajaran, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, beserta warga desa setempat.

Dalam giat tersebut, Kades Kedaton, Junaidi, menyampaikan usulan yang akan dikerjakan di Tahun Anggaran 2021 melalui Dana Desa.

“Semuanya sudah kita rumuskan melalui Musyawarah Dusun (Musdus), dan kita sampaikan disini, Selain itu juga kita sampaikan untuk usulan melalui APBD Tahun Anggaran 2022” ucapnya.

“Dalam E-planning dimana format usulannya telah ditentukan dan disepakati yakni 4 Infrastruktur, 2 Ekonomi, dan 2 Sosial” jelasnya.

“Kita juga sudah mengusulkan yang lain diluar dari E-planning kepada wakil rakyat yang nantinya akan dimasukkan melalui Pokok pikiran (Pokir)” tutupnya.

Hal senada diungkapkan Sekretaris Camat Kalianda, Iwan AR, menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangdes tetap menggunakan standar Covid-19.

“Standar Covid-19 tetap diterapkan, mengingat virus Corona ini sudah menjadi Pandemi” ucapnya.

Selain itu dirinya mengimbau, dalam memasuki tahapan Pilkada tetap menjaga kondusifitas agar pelaksanaan berjalan lancar dan sukses.

“Menyambut Pemilu kepala daerah, mari kita sukseskan dengan menjaga kondusifitas diwilayahnya masing-masing” tambahnya.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun, Penggunaan anggaran Dana Desa Tahun 2021 tetap mengacu kepada Permendes No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.

Yang mana didalamnya mengatur 18 bidang kriteria diantaranya yakni :

  1. Desa tanpa kemiskinan
  2. Desa tanpa kelaparan
  3. Desa sehat dan sejahtera
  4. Pendidikan desa berkualitas
  5. Keterlibatan perempuan desa
  6. Desa layak air bersih dan sanitasi
  7. Desa bersinergi bersih dan terbarukan
  8. Pertumbuhan ekonomi desa merata
  9. Infrastruktur dan Inovasi desa sesuai kebutuhan
  10. Dena tanpa kesenjangan
  11. Kawasan permukiman desa aman dan nyaman
  12. Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan
  13. Desa tanggap perubahan iklim
  14. Desa peduli lingkungan laut
  15. Desa peduli lingkungan darat
  16. Desa damai berkeadilan
  17. Kemitraan untuk pembangunan desa
  18. Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. (Arya)

 522 total views,  521 views today

Continue Reading

Trending Topic