Connect with us

Luar Daerah

Hindari Gratifikasi Terkait Hari Raya, KPK Keluarkan Surat Imbauan

Published

on

Hanuang.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri 1440 H, apalagi jika pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

KPK mengimbau tradisi saling berbagi antara sesama pada hari raya Idul Fitri 1440 H tidak dijadikan alasan melakukan pemberian gratifikasi kepada Penyelenggara Negara.

Penyelenggara negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya maka harus melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan gratifikasi untuk menghindari risiko sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 jo. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Permintaan dana sebagai THR atau permintaan sumbangan dan/atau hadiah sebagai THR oleh pegawai negeri/penyelenggara negara, baik atas nama individu atau institusi yang ditujukan kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau pegawai negeri/penyelenggara negara lainnya, tertulis maupun tidak tertulis merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi

Ketua KPK melalui Surat Edaran (SE) KPK No. B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan menghimbau Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara untuk tidak menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Imbauan tersebut juga menyebutkan bahwa setiap Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara wajib melaporkan kepada KPK apabila menerima gratifikasi dalam Jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak, kadaluarsa dalam waktu singkat dan dalam jumlah wajar dapat disalurkan ke panti asuhan, panti jompo dan pihak lain yang membutuhkan. Syaratnya pegawai negeri/penyelenggara negara harus melaporkan terlebih dahulu kepada masing-masing instansi disertai penjelasan taksiran harga dan dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya instansi melaporkan rekapitulasi penerimaan tersebut kepada KPK.

Selain menolak gratifikasi, KPK juga mengimbau kepada pimpinan Instansi atau lembaga negara agar melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi seperti penggunaan kendaraan dinas operasional untuk kegiatan mudik. Penggunaan fasilitas dinas seharusnya hanya digunakan untuk kepentingan kedinasan dan merupakan bentuk benturan kepentingan yang dapa menurunkan kepercayaan masyarakat.

Berikut surat edaran yang dikeluarkan oleh KPK RI :

Sumber : dikutip dari laman KPK RI

 2,917 total views,  6 views today

Luar Daerah

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Tinjau Pelabuhan Merak Banten

Published

on

By

Hanuang.com, Merak, 8 Mei 2021 Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syarif Abdullah mengapresiasi layanan dan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak, Banten memuaskan, sebagai bukti peningkatan peradaban dan citra positif bangsa dalam sektor transportasi.

Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR pada Jumat (7/5) kemarin, Syarif Abdullah bersama rombongan disambut Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi bersama jajaran ASDP melakukan peninjauan di sejumlah fasilitas Pelabuhan Merak, termasuk terminal eksekutif Sosoro-Merak sekaligus memantau aktivitas penyeberangan di tengah kebijakan pelarangan mudik pada masa Angkutan Lebaran tahun ini.

Syarif mengatakan bahwa pada periode Lebaran terhitung mulai 6-17 Mei 2021, Pemerintah telah membuat kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat untuk meminimalkan terjadinya penyebaran dan penularan Covid-19 lebih luas lagi. Sehingga diharapkan, pada periode 6-17 Mei mendatang, tidak ada perpindahan dari satu daerah ke daerah lain.

“Alhamdullilah saya melihat disini sudah berjalan efektif, dimana pengaturan juga telah terkoordinasi dengan baik, antara lain pihak ASDP dengan Kementerian Perhubungan, Kepolisian, Kesehatan Pelabuhan, dan mitra terkait lainnya,” tuturnya.

Menurut dia kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat di masa Angkutan Lebaran ini merupakan langkah terberat yang diambil Pemerintah.

“Namun, kita harus berterima kasih dan melihat sisi baiknya bahwa tujuan Pemerintah melarang mudik adalah untuk melindungi rakyatnya. Kita minta pengertian masyarakat bahwa pelarangan mudik ini bukan kepentingan Pemerintah, tapi demi keselamatan untuk kemanusiaan, jadi masyarakat harus mendukung,” kata dia.

Dalam kunker hari ini, Syarif menyampaikan apresiasinya terkait fasilitas dan layanan ASDP di Pelabuhan Merak ini yang dinilai cukup memuaskan, khususnya di terminal eksekutif Sosoro-Merak.

“Sudah kita lihat bersama-sama, ini cukup memuaskan. Kalau naik kapal ferry sekarang sudah tidak ada bedanya seperti naik pesawat. Sama halnya dengan masuk terminal, sangat nyaman. Ini kita apresiasi, sebagai salah satu upaya yang baik dalam meningkatkan peradaban dan juga citra positif bangsa dalam sektor transportasi,” ujarnya.

Syarif berharap setelah pandemi Covid-19 berakhir, ASDP juga akan membenahi dan meningkatkan layanan dan fasilitas pelabuhan di Ketapang, Banyuwangi, dimana terdapat penyeberangan menuju Bali, yang sangat tinggi potensi kedatangan turis asing kesana mengingat Bali merupakan destinasi wisata favorit di Tanah Air.

“Kami apresiasi SDP yang terus berinovasi, dengan adanya pembaharuan layanan penyeberangam menjadi daya tarik tersendiri. Apalagi, sekarang sudah terhubung Tol Trans Sumatera. Artinya, ASDP telah siap dengan konektivitas yang mumpuni dan tanggap terhadap pasar. Kini, transportasi darat menuju ke wilayah Sumatera mulai dari Palembang, Padang, mungkin sampai ke Medan dan Aceh sudah semakin cepat dengan adanya tol, dan ASDP turut berperan dalam memperkuat layanan penyeberangannya,” ujar Syarif menjelaskan.

Ia menambahkan, dengan hadirnya layanan ferry yang cepat, aman dan nyaman tentu akan menarik pengguna jasa, dan hal ini juga berdampak pada multiplier efek terhadap pertumbuhan ekonomi di Merak, Cilegon dan wilayah disekitarnya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan, pihaknya akan terus melakukan upaya pengembangan dan pengawasan terhadap layanan penyeberangan dan pelabuhan yang dikelola oleh ASDP, khususnya di Merak-Bakauheni yang menjadi barometer layanan di seluruh Indonesia.

“Kami akan terus berinovasi dan terus meningkatkan kualitas layanan bagi pengguna jasa agar dapat mengakses layanan transportasi massal yang manusiawi, andal, cepat, aman dan nyaman. Apa yang menjadi kebutuhan konsumen, hal tersebut yang harus dipenuhi secara berkelanjutan,” tutur Ira. (*)

 17 total views,  17 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Sebanyak 690 AJB Palsu, Berhasil Diungkap Satgas Mafia Tanah Polda Banten

Published

on

By

Hanuang.com, KOTA SERANG – Sesuai instruksi Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo terkait mengusut tuntas kasus tindak pidana mafia tanah di Indonesia, Polda Banten kembali melakukan pengungkapan kasus mafia tanah.

Kali ini Satgas Mafia Tanah Polda Banten mengungkap sebanyak 690 akta jual beli dan akta hibah palsu yang berada di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang.

Dimana sebelumnya, Satgas Mafia Tanah Polda Banten juga telah mengungkap kasus mafia tanah berupa pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) pada bulan Februari 2021 dan sindikat pemalsuan girik palsu pada bulan Maret 2021 lalu.

Saat ditemui, Dirreskrimum Polda Banten Kombes Pol Martri Sonny mengatakan bahwa pengungkapan kasus tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang tersebut atas laporan dari masyarakat.

“Pengungkapan kasus ini sesuai Laporan Polisi Nomor : LP/94/III/RES.1.9./2021/SPKT I/Banten pada tanggal 03 Maret 2021. Dimana kronologisnya berawal dari diketahui bahwa tandatangan atas nama Babay, S.Pd., M.Si telah dipalsukan dalam Akta jual beli dengan Nomor: 231/2019, tanggal 11 Februari 2019 oleh JS yang merupakan PNS dengan jabatan sebagai staff seksi Ekbang di Kecamatan Pabuaran. Namun JS merupakan tersangka di perkara lain. Dari peristiwa tersebut kemudian Camat Pabuaran Asnawi, S.Pd., M.Si mencari dan merekap data akta jual beli dan akta hibah yang pernah diproses pada masa jabatan Babay, S.Pd., M.Si semasa menjabat sebagai Camat Pabuaran pada kurun waktu 2016-2019,” ujar Martri Sonny di Aula Serbaguna Bidhumas Polda Banten. Kamis, (29/04/2021).

“Dan hasil perekapan dari kurun waktu bulan Januari 2018 sampai dengan Bulan Desember 2019 terdapat beberapa blangko minuta Akta (Akta Jual Beli dan Akta Hibah) yang masih kosong, tandatangannya atas nama Babay, S.Pd., M.Si yang di palsukan oleh tersangka Dedi Setia Budi yang merupakan pekerja honorer di Kecamatan Pabuaran,” lanjut Martri Sonny.

Atas peristiwa tersebut, lanjut Martri Sonny menambahkan bahwa banyak masyarakat yang menjadi korban karena proses permohonan Akta (Akta Jual Beli dan Akta Hibah) yang diajukan melalui pihak Desa yang di proses oleh tersangka Dedi Setia Budi tidak sesuai dengan mekanisme yang ada dan tandatangan PPATS (Pejabat pembuat akta tanah sementara) atas nama Babay, S.Pd., M.Si., telah dipalsukan. Serta saudara Babay, S.Pd., M.Si merasa dirugikan dimana jabatan dan wewenangnya telah dimanfaatkan oleh tersangka Dedi Setia Budi untuk melancarkan niat jahatnya.

Martri Sonny menyatakan, berdasarkan kronologis kejadian tersebut, anggota Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten langsung melakukan penggeledahan kerumah tersangka Dedi Setia Budi.

“Anggota langsung melakukan penggeledahan di rumahnya dan memperoleh bukti-bukti dari tersangka. Dan bahwa tersangka telah melakukan perbuatan pemalsuan tandatangan dalam Akta Jual Beli dan Akta Hibah dari tahun 2018 hingga 2019 ketika menjadi PPATS (Pejabat pembuat akta tanah sementara) di Kecamatan Pabuaran,” imbuh Martri Sonny.

Ditempat yang sama, Kasubdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten AKBP Dedy Darmawansyah menjelaskan bahwa barang bukti berupa Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dipalsukan tersangka sebanyak 690 akta.

“Adapun total barang bukti Akta Jual Beli dan Akta Hibah yang dipalsukan tandatangannya sebanyak 690 Akta. Dimana sebanyak 669 akta ditemukan di Kecamatan Pabuaran dan 21 akta ditemukan di rumah tersangka,” jelas Dedy Darmawansyah.

“Dan dari hasil membuat akta tersebut, tersangka memperoleh jasa pertiap akta paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000 dan paling besar Rp. 4.000.000 dan rata-rata sebesar Rp. 2.000.000, jika ditotalkan yang telah diterima tersangka sebesar Rp. 1.300.000.000,” lanjut Dedy Darmawansyah.

Adapun ancaman pidana terkait kasus tindak pidana pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tersebut telah melanggar Pasal 263 KUHPidana, pidana penjara lama 6 tahun penjara dan Pasal 264 KUHPidana, pidana penjara paling lama 8 tahun penjara.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Edy Sumardi mengapresiasi terkait pengungkapan kasus pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) yang dilakukan Subdit II Harda Bangtah Ditreskrimum Polda Banten.

“Ini merupakan sebuah keberhasilan yang luar biasa yang dilakukan Ditreskrimum Polda Banten melalui Subdit II Harda Bangtah,” ujar Edy Sumardi.

“Dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat apabila merasa memiliki dan telah merasa dirugikan, boleh melakukan konfirmasi ke Satgas Mafia Tanah yang ada di Ditreskrimum Polda Banten. Adapun nomor telepon Satgas Mafia Tanah yang bisa dihubungi ialah 081390545679. Jadi bagi masyarakat merasa dirugikan terkait dengan jual beli dan sebagainya terkait dengan tanah silahkan hubungi Satgas Mafia Tanah Ditreskrimum Polda Banten. Kami siap melayani, kami siap untuk melakukan penyelidikan,” tutup Edy Sumardi. (Bidhumas)

 868 total views,  33 views today

Continue Reading

Luar Daerah

Panglima TNI Terima Courtesy Call Delegasi Pemerintah Korea Selatan

Published

on

By

Hajuang.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  menerima Courtesy Call (CC) Minister of Defence Acquisition Program Administration (DAPA) Korea Selatan H.E. GANG Eun-Ho, bertempat di Subden Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (16/03/2021). 

Dalam kegiatan Courtesy Call tersebut, kedua belah pihak membahas kerjasama industri pertahanan.

Sekaligus menyampaikan surat undangan dari pemerintah Korea Selatan kepada Panglima TNI untuk menghadiri acara peluncuran pengembangan pesawat tempur Korean Fighter Xperiment (KFX) dan Indonesia Fighter Xperiment (IFX) kerja sama Pemerintah Korsel dan Indonesia. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asrenum Panglima TNI Laksda TNI Heru Kusmanto, Aslog Panglima TNI Marsda TNI Dento Priyono dan Kapuskersin TNI Laksma TNI R.Teguh Isgunanto, M.A. (Puspen TNI)

 3,838 total views,  35 views today

Continue Reading

Trending Topic