Connect with us

Lampung Selatan

Hari Ini Kemenkumham RI Beri Bantuan Rp. 70 Juta, Kemarin MA RI Sebesar Rp. 150 Juta

Published

on

Kemenkumham RI Saat Memberikan Bantuan Untuk Korban Tsunami Lamsel Kepada Pemkab Sebesar Rp. 70 Juta

Hanuang.com – Bantuan untuk korban tsunami Selat Sunda di Lampung Selatan terus mengalir dan berdatangan. Sejumlah bantuan tiba di posko penanggulangan darurat bencana tsunami Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel).

Hari ini, giliran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) RI Kantor Wilayah Lampung menyalurkan bantuan berupa uang dan kebutuhan dasar lainnya.

Bantuan itu, secara simbolis diserahkan Kepala Kantor Kemenkum HAM RI Wilayah Lampung, Bambang Haryono kepada Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Lamsel, Nanang Ermanto di posko logistik penanggulangan darurat bencana tsunami Kabupaten Lamsel, Jumat (4/1/2019).

Adapun bantuan yang diberikan yakni, uang tunai sebesar Rp. 70 juta, dengan rincian uang tunai sebesar Rp. 20 juta yang dibagi dalam 100 amplop masing-masing berisi sebesar Rp. 200 ribu, dan Rp. 50 juta secara langsung.

Selain itu juga memberikan 100 paket kebutahan dasar sehari-hari, 100 paket keperluan sekolah bagi siswa SD, 50 paket perlengkapan shalat wanita, 101 paket kasur lipat, 50 kg gula pasir, 745 kg beras, 70 dus mie instan, 21 dus air mineral, serta pakaian baik untuk wanita dan anak-anak.

FB_IMG_1546594922139-1024x665 Hari Ini Kemenkumham RI Beri Bantuan Rp. 70 Juta, Kemarin MA RI Sebesar Rp. 150 Juta
Mahkamah Agung RI Saat Memberikan Bantuan Untuk Korban Tsunami Kepada Pemkab Lamsel Sebesar Rp. 150 Juta

Sebelumnya, Keluarga besar Mahkamah Agung (MA) RI juga telah menyalurkan bantuan kemanusiaan kepada korban tsunami di Lamsel, pada Rabu, (02/01/19). Bantuan yang diberikan itu berupa uang sebesar Rp. 150 juta.

Bantuan tersebut diserahkan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang, Zaid Umar Bob Said serta Kepala Biro Hukum dan Humas MA RI, Abdullah dan diterima secara simbolis oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra, Supriyanto, Kepala BKD Lamsel, Akar Wibowo, dan Kepala BPBD Lamsel, I Ketut Sukerta.

Nampak hadir juga, Ketua PN Gunungsugih, Syamsul Arief, Ketua PN Kalianda, Mashuri Effendi, dan Hakim Tinggi PT Tanjungkarang Diah Sulastri Dewi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah mengatakan bantuan kemanusiaan itu berasal dari keluarga besar MA RI dan jajaran organisasi di bawahnya yang terdiri dari IKAHI, IPASPI, dan Dharmayuktikarini.

Abdullah menambahkan, bantuan itu merupakan bukti kepedulian pihaknya terhadap bencana tsunami. Menurutnya, Mahkamah Agung di bawah kepemimpinan Ketua MA RI M Hatta Ali selalu cepat dan tanggap dalam memberi keadilan dan kepedulian kemanusiaan, termasuk bantuan kemanusiaan tersebut. (Arya/Kmf)

 1,505 total views,  8 views today

Lampung Selatan

Mantap…!!! Inspektorat Lamsel Terima Sertifikat Kapabilitas Level III SPIP & APIP Dari BPK RI

Published

on

By

Hanuang.com – Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan menerima Sertifikat Kapabilitas Level 3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) RI Perwakilan Provinsi Lampung.

Selain itu, Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Joko Sapta Prihandaya bersama Inspektur Provinsi Lampung dan sejumlah Inspektur kabupaten/kota lainnya juga menerima sertifikat Certified Practitioner of Internal Audit (CPIA).

Pengumuman dan penyerahan sertifikat secara simbolis tersebut dilaksanakan sebelum Rapat Koordinasi Penyampaian Hasil Pengawasan Covid-19 yang dibuka secara virtual oleh Wakil Gubernur Lampung Hj. Chusnunia Chalim, Kamis (2/7/2020).

Turut hadir juga, Deputi Bidang Pengawasan Keuangan Daerah BPKP Dadang Kurnia, Sekda Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Kisyadi, Wakajati Lampung, Haruna, serta Sekda kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Sedangkan, dari ruang video conference di rumah dinas bupati Lampung Selatan, Sekretaris Daerah Kabupaten, Thamrin, mengikuti acara tersebut bersama Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan, Akar Wibowo, serta Inspektur Kabupaten Joko Sapta Prihandaya.

Inspektur Kabupaten Lampung Selatan, Joko Sapta Prihandaya mengatakan, diperolehnya sertifikat tersebut berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan BPKP pada tahun 2019.

Menurutnya, keberhasilan itu melalui proses yang dilakukan dengan dukungan pendampingan sehingga Kabupaten Lampung Selatan mendapat sertifikat level 3 kapabilitas SPIP dan APIP.

“Ini berkat keberhasilan dalam pencapaian target indikator kinerja tingkat kematangan implementasi SPIP atau disebut tingkat maturasi SPIP dapat mencapai Level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019,” kata Joko Sapta, usai mengikuti acara tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin bangga dan mengapresiasi kinerja aparat pengawasan atas pencapaian level 3 kapabilitas SPIP dan APIP.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan saya menyampaikan ucapan selamat dan rasa bangga atas diperolehnya sertifikat CPIA kepada Inspektur Joko Sapta,” ujarnya.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan, sertifikasi kompetensi tersebut memastikan bahwa tenaga kerja (pemegang sertifikat) terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

”Dengan diperolehnya sertifikat ini, maka APIP sebagai lembaga pengawasan harus dapat meningkatkan kompetensi dan sinergi dengan pemerintah daerah dalam hal pengawasan internal,” kata Thamrin.

Diketahui, CPIA adalah sertifikasi kompetensi auditor yang dikeluarkan LSAP (Lembaga Sertifikasi Auditor Pemerintah) serta diakui oleh negara.

Ini merupakan suatu pengakuan terhadap seseorang yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar kompetensi kerja yg telah dipersyaratkan. (Arya)

 294 total views,  295 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

KKP Terjun Ke Lamsel, Safari Gemarikan Digelar Di Ketapang

Published

on

By

Hanuang.com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melaksanakan safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) ke berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Lampung Selatan.

Acara yang dipusatkan di Desa Kumukus, Kecamatan Ketapang, pada Kamis (2/7/2020) dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, serta Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto didampingi Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto.

Hadir juga, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F. Koropitan dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Abdul Muis.

Turut hadir juga dalam acara itu, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi beserta sejumlah anggota Komisi II, Sekretaris Daerah, Thamrin berserta pejabat Pemkab Lampung Selatan serta Ketua TP PKK Hj. Winarni.

Dalam kegiatan itu, KKP melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto mengajak masyarakat untuk menjadikan sektor perikanan sebagai salah satu peluang usaha untuk dikembangkan.

Sebab menurutnya, ikan merupakan bahan makanan yang mengandung protein tinggi. Disamping harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan sumber protein lainnya.

Untuk itu, Nanang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada KKP dan Komisi IV DPR RI yang telah memberikan bantuan perikanan kepada masyarakat serta kepeduliannya dalam mendukung dan memajukan budidaya perikanan yang ada di daerahnya.

“Semoga dengan adanya bantuan ini, benar-benar dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) di Lampung Selatan,” ujar Nanang.

Sementara, Dirjen Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, bantuan yang diserahkan tersebut tidak terlepas atas dukungan dari Ketua Komisi IV DPR RI. “Bantuan yang kami bawa ini merupakan perjuangan Ketua Komisi IV DPR RI, Pak Sudin,” katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan, akan menjadikan Kabupaten Lampung Selatan sebagai percontohan model pengembangan kawasan perikanan budidaya bagi daerah-daerah lain.

“Lampung Selatan ini memiliki potensi yang bagus, karena terdapat lokasi tambak yang besar. Untuk itu kami juga mohon dukungan dari Ketua Komisi IV agar Kabupaten Lampung Selatan dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya perikanan,” tuturnya.

Sedangkan, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti mengapresiasi kegiatan yang sangat baik itu. Sebab, meskipun ditengah pandemi COVID-19 pemerintah terus melaksanakan Safari Gemarikan.

“Ikan mempunyai fungsi meningkatkan kekebalan imun tubuh juga sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan otak. Untuk itu pemerintah berusaha membeli dan membagikan lagi kepada masyarakat sebagi upaya peningkatan konsumsi ikan,” ujarnya. (Arya)

 483 total views,  483 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Sinergi Kawasan Budidaya Perikanan, KKP Gelar MoU Bersama Pemkab Lamsel

Published

on

By

Hanuang.com – Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyepakati komitmen kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan untuk bersinergi mengembangkan kawasan perikanan budidaya, khususnya udang, di Desa Pematang Pasir, Kecamatan Ketapang.

Di lokasi itu, akan dibangun untuk percontohan model kawasan budidaya udang berkelanjutan. Percontohan tersebut sebagai stimulan pemanfaatan potensi tambak melalui usaha budidaya udang berkelanjutan dan berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nota kesepakatan (MoU) antara KKP dengan Pemkab Lampung Selatan ditandatangani oleh Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP Slamet Soebjakto, di Aula Rajabasa, kantor bupati setempat, pada Kamis (2/7/2020).

Penandatanganan MoU itu, turut disaksikan Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi SDM Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Elvi Wijayanti, serta Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Alan F Koropitan.

Hadir juga, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung Abdul Muis, anggota DPRD Provinsi Lampung, Ketua DPRD Lampung Selatan, H. Hendry Rosyadi beserta sejumlah anggota Komisi II, Sekretaris Daerah, Thamrin berserta pejabat Pemkab Lampung Selatan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan, H. Nanang Ermanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ketua Komisi IV DPR RI dan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP yang telah banyak memberikan bantuan dan fasilitas kepada masyarakat Lampung Selatan.

“Alhamdulillah sudah teken MoU. Mudah-mudahan Kabupaten Lampung Selatan bisa menjadi kawasan budidaya udang sesuai harapan kita semua. Sekali lagi tidak henti-hentinya saya ucapkan terima kasih kepada Ketua Komisi IV dan Dirjen KKP,” ujar Nanang.

Nanang juga berharap akan lebih banyak lagi program dari kementerian/lembaga terkait perikanan budidaya untuk mendukung pengembangan kawasan tambak udang di daerahnya.

Sehingga kedepan dapat meningkatkan produksi dan dapat mendukung mewujudkan Kabupaten Lampung Selatan sebagai lumbung udang nasional.

“Tadi juga sudah dapat bantuan Rp.8 miliar. Kedepan kami harap bantuan terus mengalir ke Lampung Selatan. Semoga dengan hadirnya tokoh-tokoh dari pusat ini, Lampung Selatan benar-benar bisa maju di sektor perikanan, dan bisa terbebas dari gizi buruk,” kata Nanang.

Sementara, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto mengatakan, pengembangan klaster kawasan budidaya ini sangat sejalan dengan komitmen KKP untuk mendorong pengembangan perikanan budidaya secara berkelanjutan.

Baik dari aspek lingkunganya, ekonomi dan sosialnya. Disamping itu menurutnya, sistem klaster akan merubah pengelolaan usaha budidaya tambak dari parsial menjadi klasterisasi.

“Kami punya program khusus untuk membangun kawasan tambak-tambak udang. Tujuan untuk meningkatkan ekspor sebesar 250% di tahun 2024. Dan ini sudah masuk RPJMN 2020-2024. Pak Presiden juga memberikan perhatian yang luar biasa dengan program ini,” ujarnya.

Slamet Soebjakto menyebut, di Indoensia hanya terdapat lima kawasan atau daerah yang menjadi model percontohan kawasan budidaya udang berkelanjutan.

Pertama di Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah. Lalu Kabupaten Aceh Timur, Aceh, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

“Sebenarnya ini pengalihan kawasan di Cilacap milik Perhutani. Karena saat itu pengalihannya perlu waktu, maka Kementerian LHK mengarahkan ke Lampung Selatan. Sehingga saat itu kami langsung datang. Karena disini (Ketapang) memang lahannya sudah siap dan sudah ada kelompok-kelompok pembudidaya udang, Hanya saja belum tertata dengan baik,” katanya.

Dikesempatan yang sama, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin meminta kerjasama yang dilakukan tidak hanya sekedar seremoni penandatangan MoU semata. Menurutnya hal itu harus segera ditindaklanjuti sehingga program tersebut dapat benar-benar terealisasi.

“Jangan hanya komitmen tanda tangan MoU. Tapi harus ada kelanjutannya. Saya bilang ke pak bupati, nanti lahannya dicek. Apakah izinnya sudah ada dari Kementerian LHK. Kalau ada masalah, nanti tolong bicara dengan saya,” tegas anggota DPR RI asal Provinsi Lampung ini.

Dalam kesempatan itu, anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengucapkan terima kasih kepada DPJB KKP, KSP, dan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi yang telah memberikan perhatian yang luar biasa kepada Kabupaten Lampung Selatan.

“Kalau dulu gak pernah saya lihat seperti ini. Saya hanya terima laporan. Tapi hari ini, dengan hujan-hujanan bapak ibu sudah mau datang melihat ke lapangan. Supaya program Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan baik. Tujuannya cuma satu, kesejahateraan rakyat,” tandasnya.

Sementara itu, acara kesepakatan bersama itu dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Teknis Kelompok Kerja Klaster Udang Nasional Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi RI. (Arya/Aziz)

 639 total views,  639 views today

Continue Reading

Trending Topic