Lampung Selatan
FSMPI Bersama KSPI Gelar Demo Di Kantor DPRD & Bupati Lamsel
Hanuang.com, Lampung Selatan – LSM Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung Selatan (Lamsel), yang dikomandoi korlap M. Taat Badarudin (Ketua KC FSPMI Lampung Selatan) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Lamsel, Senin, (20/01/20).
Diketahui bahwa dalam aksinya para pengunjuk rasa menuntut Menolak RUU Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” Cluster Ketenagakerjaan.
Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster antara lain :
- Tolak Omnibus Law, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
- Tolak Omnibus Law menghilangkan pesangon.
- Tolak Omnibus Law, tujuan hukum untuk menciptakan keterlibatan, keadilan kedamaian, ketentraman kebahagiaan, serta kesejahteraan. Bukan menjadikaninvestor sebagai raja.
M. Taat Badarudin, dalam orasinya menyampaikan bahwa Omnibus Law adalah skema baru dibidang ketenagakerjaan dalam draft RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja, pemerintah akan membongkar 11 klaster dalam Omnibus Law cipta lapangan kerja yang salam dianggap menjadi penyebab investor berinvestasi di Indonesia.
Menurutnya Omnibus Law akan menghancurkan kesejahteraan para pekerja buruh dan Omnibus Law tidak melibatkan pekerja atau buruh, bahkan didominasi oleh kalangan pengusaha. Omnibus Law juga ada wancana untuk menghilangkan sangsi pidana bagi perusahaan. Kita ketahui UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. Jika sanksi pidana dihilangkan, pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum.
“Kita akan melakukan perlawanan dan menyampaikan aspirasi terkait RUU Omnibus Low yang kata akan menyebabkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu karena selama ini kita hanya melakukan impor dan bukan ekspor” bebernya.
“RUU Omnibus Law akan menghilangkan upah minimum hal itu akan memiskinkan kaum buruh, anggota partai yang duduk di kursi DPRD jangan hanya melihat berita, tetapi pelajari UU Omnibus Law tersebut. Saya meminta rekomendasi dan dukungan atas penolakan aksi dari KSPI, aksi juga kami lakukan di DPRD Prov, namun tujuan kami sudah jelas yaitu memperjuangkan hak buruh. Dengan berlakunya UU buruh tidak akan diberi pesangon dan hanya menerima 6 bulan gaji, sistim out sorsing juga akan menambah sulit hidup para buruh karena tidak mempunyai kepastian dari upah pekerja” jelasnya.
“Tenaga Kerja Asing (TKA) akan bebas bekerja di negeri kita ini, kami bukan anti asing tapi dengan masuknya TKA hanya akan mempersempit kesempatan kerja para buruh,TKA yang mempunyai spesifikasi khusus saja yang bisa bekerja dan bukan TKA bekerja biasa. Seluruh KSPI hari ini melakuan aksi serempak 21 Provinsi di seluruh Indonesia guna menolak UU Omnibus Law. Dengan diberlakukannya Omnibus Law akan membuat pengusaha kebal dengan hukum karena tidak diberikan sanksi yang tegas. Kami juga akan menyampaikan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS yang akan menambah kesengsaraan para buruh” tambahnya.
Hal senada diungkapkan Agus Susanto selaku Wakil Ketua I DPRD Lamsel), bersama anggota, Andi Priyanto, Darul Khutni, Anas Anshori selaku Kadis Tenaga Kerja Lamsel.
“Kami sudah pernah melakukan audensi dengan para pekerja FSPMI untuk mendengar aspirasi yang akan sampaikan” bebernya.
“DPRD Lampung Selatan memberikan Rekomendasi RUU Omnibus Law antara lain, Memberikan apresiasi atas tuntutan pekerja yang disampaikan FSPMI tehadap RUU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan kerja’ khususnya cluster Ketenaga kerjaan. Kita juga mendukung agar UU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan Kerja’ berpihak kepada pekerja dengan catatan peraturan tersebut telah terbitkan dan sosialisasikan sehingga berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya hak-hak pekerja. Rekomendasi ini akan kami berikan kepada Plt Bupati Lamsel agar segera ditindak lanjuti” jelasnya.
Diketahui bahwa pihak pendemo sudah pernah menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law ke DPRD Lamsel dengan hearing. Aksi hari ini adalah sebagaian dari rangkaian untuk menolak penerapan UU Omnibus Law
“Aksi hari ini sebagai rangkaian strategi dan konsep sudah kita sampai kepada DPR RI. RUU Omnibus Law kita lihat apakah akan dipaksakan oleh negara. Kami memilik hak untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi. Kami meminta surat rekomendasi dari para anggota DPRD untuk merespon setiap aspirasi yang kami sampaikan” jelas M. Taat Badarudin.
Sedangkan menurut Andi Apriyanto Anggota DPRD Fraksi PKS menyampiakan bahwa ada 6 poin menjadi alasan penolakan RUU Omnibus Law antara lain :
- Menghilang upah minimum
- Menghilangkan pesangon.
- Fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing dan buruh kontak diperluas.
- Lapangan pekerjaan berpontesi diisi tenaga asing (TKA) un skill.
- Jaminan sosial terancam hilang
- Menghilangkan sanksi pidana
“Kami sepakat dengan usulan kaum buruh dan nanti akan kami dorong melalui perwakilan tiap partai” ungkapnya.
Terpisah Burhanuddin, Staf Ahli Bupati bidang Ekobang menyampaikan bahwa aspirasi dari FSPMI akan didalami dan akan meneliti surat rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD.
“Dengan adanya surat rekomendasi tersebut pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Plt Bupati Lamsel” tutupnya. (Arya)
2,083 total views, 3 views today
Hanuang.com – Guna mensukseskan program pemerintah dalam percepatan pencegahan penularan covid-19, Polres Lampung Selatan terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang ada di bumi Khagom Mufakat ini.
Pelayanan vaksinasi oleh Korp Bhayangkara ini tidak hanya diberikan kepada warga masyarakat, namun para pelajar dan mahasiswa juga menjadi target pelayanan vaksin covid-19 yang dilaksanakan secara menyeluruh diseluruh wilayah hukum Polres Lampung Selatan.
Setelah sebelumnya, Kamis (16/9/2021) sebanyak 450 dosis pertama diberikan pelayanan vaksinasi kepada para pelajar di SLTA di Kecamatan Bakauheni, saat ini Polres Lampung Selatan melanjutkan pelayanan vaksinasi kepada mahasiswa sebanyak 1.000 dosis pertama yang penyelenggaraannya dipusatkan di Klinik Polres Lampung Selatan.
“Kemarin kami melayani vaksinasi kepada para pelajar SLTA di Bakauheni, hari ini kami lanjutkan pelayanan kepada para mahasiswa sebanyak 1.000 peserta untuk dosis pertama” kata Kapolres Lampung Selatan, AKBP Edwin, SIK, SH, M.Si , Jumat (17/9/2021) .
Percepatan vaksinasi ini dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam rangka percepatan pencegahan penularan covid-19 diwilayah ini, sehingga diharapkan nantinya segera terbentuk Herd Immunitty diwilayah ini.
Sedangkan di Kecamatan Candipuro yang dipusatkan di Polsek Candipuro, pihaknya juga memberikan pelayanan vaksinasi dosis kedua sebanyak 1.000 dosis, dan diperkirakan akan dilaksanakan selama dua hari.
“Di Candipuro kami memberikan pelayanan Vaksinasi dosis kedua sebanyak 1.000 dosis, dan diperkirakan akan dilaksanakan selama dua hari” jelasnya.
“Dalam pelaksanaan vaksinasi pihaknya bekerjasama dengan Ikatan dokter Indonesia (IDI) lampung Selatan yang siap mendukung pelaksanaan vaksinasi ini” tutupnya.
Ketua IDI Lampung Selatan dr Wahyu Wibisono menerangkan bahwa dalam pelaksanaan vaksinasi ini, pihaknya didukung sebanyak 7 dokter, yang selanjutnya setiap dokter akan memimpin Tim yang akan melaksanakan vaksinasi di seluruh Wilayah hukum Polres Lampung Selatan.
“Diharapkan dengan percepatan pelayanan vaksinasi ini Herd Immunity di Lampung Selatan akan terbentuk, dan masyarakat dapat menjalankan aktivitasnya kembali seperti sediakala” pungkasnya. (*)
829 total views, 829 views today
Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan akan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas pada satuan pendidikan PAUD, SD, dan SMP mulai 20 September 2021.
Sedangkan untuk tingkat SMA sederajat, pelaksanaan uji coba PTM juga akan dimulai pada Senin, 20 September 2021. Meskipun berada dibawah naungan provinsi, satuan pendidikan tingat SMA telah berkoordinasi dengan Satgas Covid-19 Lampung Selatan untuk melakukan uji coba PTM terbatas.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 800/2212/IV.02/2021 Tanggal 16 September 2021 telah ditetapkan Sekolah Pelaksana Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan
Rinciannya, sebanyak 32 Sekolah Tingkat Pertama (SMP), 34 tingkat Sekolah Dasar (SD), dan 34 tingkat PAUD yang akan melaksanakan PTM terbatas dengan durasi jam belajar yang berbeda.
Untuk tingkat PAUD, durasi PTM berlangsung selama 2 jam pembelajaran tanpa istirahat. Tingkat SD dan SMP dalam kondisi khusus selama 3 jam pembelajaran tanpa istirahat.
Sedangkan untuk tingkat SMA, SMK, MA sederajat, PTM dilaksanakan selama 4 jam tanpa istirahat.
Sementara untuk tingkat MI, MTS maupun MA, belum terdata secara menyeluruh, karena sistem pelaporan harus terintegrasi ke pusat.
Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Lampung Selatan, H. Ashari mengatakan, saat ini baru MA Wati Iya Islamiyah Kecamatan Candipuro dan MA Al Ikhlas Kecamatan Tanjung Bintang yang sudah siap dan terintegrasi ke pusat.
“Yang lain sedang dalam proses. Insya Allah senin sudah ada perubahan, baik tingkat MI, MTS, maupun MA,” ujar H. Ashari.
Disisi lain, Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Tingkat SMA, Idhamsyah mengatakan, pihaknya telah siap melaksanakan uji coba PTM terbatas dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Kesiapan SMA Negeri untuk melaksanakan PTM terbatas sebanyak 56 sekolah. Dengan rincian 18 SMA Negeri dan 38 SMA Swasta,” kata Idhamsyah kepada Diskominfo Lamsel.
Dilain pihak, Ketua MKKS Tingkat SMK, Harminto juga menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan uji coba PTM terbatas.
“Untuk SMK, sebanyak 57 sekolah tingkat SMK sudah siap memulai PTM terbatas pada Senin lusa. Dengan rincian SMK Negeri sebanyak 13 sekolah dan SMK Swasta ada 44 sekolah,” katanya
Sementara itu, untuk memastikan pelaksanaan uji coba PTM terbatas dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto telah membentuk tim untuk melakukan monitoring ke masing-masing sekolah pelaksana uji coba.
Hal itu tertuang dalam Surat Bupati Lampung Selatan Nomor : 40/STC-19/2021 tanggal 16 September 2021 tentang Pemantauan Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas yang ditujukan pada Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan.
Nantinya, tim tersebut akan bertugas melakukan edukasi kepada jajaran Satuan Pendidikan agar pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dapat dilakukan sesuai ketentuan dan dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat.
“Kita memberlakukan PTM terbatas karena Lampung Selatan sudah memasuki zona kuning. Akan tetapi, kita tidak boleh lengah, tidak boleh eforia, pelaksanaan PTM terbatas harus tetap kita kontrol. Apakah benar-benar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan,” tegas Nanang Ermanto.
Lebih lanjut Nanang mengatakan meskipun berada pada zona kuning, akan tetapi dalam setiap harinya masih ada masyarakat Lampung Selatan yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Untuk itu, dirinya meminta kepada semua pihak terkait harus memastikan, apakah pelaksanaan uji coba PTM terbatas benar-benar telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
“Saya tidak ingin pelaksanaan PTM menjadi klaster baru penyebaran Covid-19. Maka saya perintahkan kepada seluruh Kepala OPD untuk memonitor secara langsung pelaksanaan PTM di tiap-tiap Kecamatan. Apakah benar-benar menerapkan protokol kesehatan atau tidak. Jika ada yang melanggar, kita hentikan,” tandasnya. (*)
829 total views, 828 views today
Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto melakukan ziarah ke makam Pangeran Karullah Hulubalang di Desa Hara Banjarmanis, Kecamatan Kalianda, Jumat (17/9/2021).
Dalam kunjunganya, Nanang Ermanto turut didampingi sejumlah pejabat daerah setempat.
Nampak hadir Pelaksana tugas Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Muhadi, Inspektur Kabupaten Anton Carmana, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Feri Bastian.
Saat melakukan ziarah, rombongan Bupati Lampung Selatan juga turut didampingi keluarga dari keturunan Pangeran Karullah Hulubalang.
Dalam kesempatan itu, Bupati Lampung Selatan dan rombongan melakukan doa bersama di Pusara Pangeran Karullah Hulubalang.
Selepas berdoa, Nanang Ermanto berjanji akan membangun jalan menuju arah pemakaman Pangeran Karullah Hulubalang.
Dihadapan keluarga Pangeran Karullah Hulubalang, Nanang langsung memerintahkan pejabat terkait agar segera menurunkan alat berat untuk melebarkan jalan tersebut.
“Saya minta dalam waktu dekat pembangunan jalan menuju area pemakaman sudah dikerjakan,” ujar Nanang.
Sementara, menurut informasi warga setempat, Pangeran Karullah Hulubalang merupakan tokoh adat Desa Hara Banjarmanis yang hidup di tahun 1817.
Semasa hidupnya, sang Pangeran Karullah Hulubalang sangat dihormati dan disegani masyarakat sekitarnya, terutama masyarakat Adat Legun.
Pada masanya, Pangeran Karullah Hulubalang juga merupakan tokoh pejuang yang ikut mempertahankan tanah Lampung dari penjajahan bangsa asing. (*)
840 total views, 840 views today
-
Lampung Selatan1 minggu agoTim Gabungan Pemkab Lamsel Gelar Evaluasi Pajak Air Bawah Tanah dan Pengelolaan Sampah di Bakauheni
-
Lampung Selatan1 minggu agoNanang Lantik 23 Pejabat Eselon III Pemkab Lamsel
-
DPRD1 minggu agoDPRD dan Pemkab Lamsel Setujui KUPA-PPAS Perubahan APBD TA 2021
-
Lampung Selatan1 minggu agoMengabdi Untuk Desa, Azizi Gelar Khitanan Gratis Terhadap Anak di Desa Semanak
-
Lampung Selatan1 minggu agoTNI-Polri di Pesawaran Terus Galakkan Prokes Covid-19 Terhadap Masyarakat Pesawaran
-
Lampung Selatan1 minggu agoPeringati Haornas, YJI Lamsel Gelar Senam Jantung Sehat
-
Lampung Selatan1 minggu agoBupati Lamsel Gelar Audiensi Dengan BBPOM Terkait Izin Edar MD Gratis
-
Lampung Selatan1 minggu agoWinarni Buka Rakor Pokja Bunda PAUD Lamsel 2021