Connect with us

Lampung Selatan

FSMPI Bersama KSPI Gelar Demo Di Kantor DPRD & Bupati Lamsel

Published

on

Hanuang.com, Lampung Selatan – LSM Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Lampung Selatan (Lamsel), yang dikomandoi korlap M. Taat Badarudin (Ketua KC FSPMI Lampung Selatan) menggelar aksi demo di Kantor DPRD Lamsel, Senin, (20/01/20).

Diketahui bahwa dalam aksinya para pengunjuk rasa menuntut Menolak RUU Omnibus Law “Cipta Lapangan Kerja” Cluster Ketenagakerjaan.

Dalam aksi tersebut para pengunjuk rasa membawa spanduk dan poster antara lain :

  • Tolak Omnibus Law, tolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
  • Tolak Omnibus Law menghilangkan pesangon.
  • Tolak Omnibus Law, tujuan hukum untuk menciptakan keterlibatan, keadilan kedamaian, ketentraman kebahagiaan, serta kesejahteraan. Bukan menjadikaninvestor sebagai raja.

M. Taat Badarudin, dalam orasinya menyampaikan bahwa Omnibus Law adalah skema baru dibidang ketenagakerjaan dalam draft RUU Omnibus Law cipta lapangan kerja, pemerintah akan membongkar 11 klaster dalam Omnibus Law cipta lapangan kerja yang salam dianggap menjadi penyebab investor berinvestasi di Indonesia.

Menurutnya Omnibus Law akan menghancurkan kesejahteraan para pekerja buruh dan Omnibus Law tidak melibatkan pekerja atau buruh, bahkan didominasi oleh kalangan pengusaha. Omnibus Law juga ada wancana untuk menghilangkan sangsi pidana bagi perusahaan. Kita ketahui UU 13/2003 memberikan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh. Jika sanksi pidana dihilangkan, pengusaha akan seenaknya membayar upah buruh lebih rendah dari upah minimum.

“Kita akan melakukan perlawanan dan menyampaikan aspirasi terkait RUU Omnibus Low yang kata akan menyebabkan dan menghambat pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi tidak akan terganggu karena selama ini kita hanya melakukan impor dan bukan ekspor” bebernya.

“RUU Omnibus Law akan menghilangkan upah minimum hal itu akan memiskinkan kaum buruh, anggota partai yang duduk di kursi DPRD jangan hanya melihat berita, tetapi pelajari UU Omnibus Law tersebut. Saya meminta rekomendasi dan dukungan atas penolakan aksi dari KSPI, aksi juga kami lakukan di DPRD Prov, namun tujuan kami sudah jelas yaitu memperjuangkan hak buruh. Dengan berlakunya UU buruh tidak akan diberi pesangon dan hanya menerima 6 bulan gaji, sistim out sorsing juga akan menambah sulit hidup para buruh karena tidak mempunyai kepastian dari upah pekerja” jelasnya.

“Tenaga Kerja Asing (TKA) akan bebas bekerja di negeri kita ini, kami bukan anti asing tapi dengan masuknya TKA hanya akan mempersempit kesempatan kerja para buruh,TKA yang mempunyai spesifikasi khusus saja yang bisa bekerja dan bukan TKA bekerja biasa. Seluruh KSPI hari ini melakuan aksi serempak 21 Provinsi di seluruh Indonesia guna menolak UU Omnibus Law. Dengan diberlakukannya Omnibus Law akan membuat pengusaha kebal dengan hukum karena tidak diberikan sanksi yang tegas. Kami juga akan menyampaikan penolakan terhadap kenaikan iuran BPJS yang akan menambah kesengsaraan para buruh” tambahnya.

Hal senada diungkapkan Agus Susanto selaku Wakil Ketua I DPRD Lamsel), bersama anggota, Andi Priyanto, Darul Khutni, Anas Anshori selaku Kadis Tenaga Kerja Lamsel.

“Kami sudah pernah melakukan audensi dengan para pekerja FSPMI untuk mendengar aspirasi yang akan sampaikan” bebernya.

“DPRD Lampung Selatan memberikan Rekomendasi RUU Omnibus Law antara lain, Memberikan apresiasi atas tuntutan pekerja yang disampaikan FSPMI tehadap RUU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan kerja’ khususnya cluster Ketenaga kerjaan. Kita juga mendukung agar UU Omnibus Law ‘Cipta Lapangan Kerja’ berpihak kepada pekerja dengan catatan peraturan tersebut telah terbitkan dan sosialisasikan sehingga berpihak kepada kepentingan masyarakat khususnya hak-hak pekerja. Rekomendasi ini akan kami berikan kepada Plt Bupati Lamsel agar segera ditindak lanjuti” jelasnya.

Diketahui bahwa pihak pendemo sudah pernah menyampaikan penolakan terhadap RUU Omnibus Law ke DPRD Lamsel dengan hearing. Aksi hari ini adalah sebagaian dari rangkaian untuk menolak penerapan UU Omnibus Law

“Aksi hari ini sebagai rangkaian strategi dan konsep sudah kita sampai kepada DPR RI. RUU Omnibus Law kita lihat apakah akan dipaksakan oleh negara. Kami memilik hak untuk memberikan masukan dan menyampaikan aspirasi. Kami meminta surat rekomendasi dari para anggota DPRD untuk merespon setiap aspirasi yang kami sampaikan” jelas M. Taat Badarudin.

Sedangkan menurut Andi Apriyanto Anggota DPRD Fraksi PKS menyampiakan bahwa ada 6 poin menjadi alasan penolakan RUU Omnibus Law antara lain :

  1. Menghilang upah minimum
  2. Menghilangkan pesangon.
  3. Fleksibilitas pasar kerja/penggunaan outsourcing dan buruh kontak diperluas.
  4. Lapangan pekerjaan berpontesi diisi tenaga asing (TKA) un skill.
  5. Jaminan sosial terancam hilang
  6. Menghilangkan sanksi pidana

“Kami sepakat dengan usulan kaum buruh dan nanti akan kami dorong melalui perwakilan tiap partai” ungkapnya.

Terpisah Burhanuddin, Staf Ahli Bupati bidang Ekobang menyampaikan bahwa aspirasi dari FSPMI akan didalami dan akan meneliti surat rekomendasi yang diberikan oleh anggota DPRD.

“Dengan adanya surat rekomendasi tersebut pihaknya akan melakukan pembahasan lebih lanjut bersama dengan Plt Bupati Lamsel” tutupnya. (Arya)

 1,915 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Berita Duka, Ibunda Wakapolda Sumsel Tutup Usia

Published

on

By

Hanuang.com, KALIANDA – Berita duka menyelimuti salah satu putera terbaik Lampung Selatan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sumatera Selatan, Brigjen Pol Rudi Setiawan.

Yang harus mengikhlaskan kepergian sang ibunda tercinta almarhum Hj. Y. Setiawati (Khatu Agung) binti Hadi Praitno berpulang menghadap Tuhan Yang Maha Esa, sekira pukul 10.00 WIB di kediaman BSD Kota Tangerang, pada hari Minggu (24/1/2021).

Brigjend Pol Rudi Setiawan yang juga memiliki gelar adat Pangeran Sangun Khatu Ya Bandakh, melangsungkan penyambutan jenazah almarhumah yang tutup usia di tujuh puluh lima tahun, sekira pukul 14.00 WIB, bertempat di Lamban Balak Bandar Marga Legun di Jalan Kesuma Bangsa No. 212 Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan.

Diketahui, jenazah almarhumah Hj. Y Setiawati (Khatu Agung) binti Hadi Praitno yang semasa hidup bersuamikan H. Rustam Efendi Pangeran Mangkubumi. Diberangkatkan dari Kota Tangerang menuju Lamban Balak Bandar Marga Legun. Sekira pukul 19.00 WIB, jenazah tiba di kediaman rumah duka, kemudian di sholatkan di Masjid Besar Nurul Amal Way Urang, Kecamatan Kalianda. Lalu, diberangkatkan menuju lokasi peristirahatan terakhir almarhumah.

Polres Lampung Selatan selaku tuan rumah, berperan aktif dalam prosesi penyambutan jenazah hingga menuju lokasi pemakaman. Diantaranya, dengan menerapkan langkah-langkah yang sesuai prosedur tetap dengan mengedepankan penerapan protokol kesehatan selama giat dirumah duka hingga prosesi pemakaman paripurna.

Protokol kesehatan pencegahan Covid-19 pun dijalankan dengan ketat, yakni menyiapkan sarana cuci tangan yang dilengkapi sabun, penyediaan masker untuk para pelayat hingga hand sanitizer.

Tak kenal lelah, aparat yang bertugas di lokasi senantiasa menghimbau tamu yang hadir untuk tetap menjaga jarak. Tak luput, mengatur tempat duduk berjarak baik di lokasi rumah duka, masjid hingga lokasi pemakaman.

Petugas pun nelakukan pengaturan lalu lintas dan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan berjalan tertib, mulai dari rumah duka, lokasi men-sholat kan jenazah hingga iring-iringan rombongan mengantar almarhumah menuju lokasi pemakaman.

Tampak hadir dalam kegiatan tesebut, Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr. Eko Indra Heri bersama Istri, Dir Binmas Kombespol Heru Trisasono, Wadir Krimsus AKBP Fery Harahap, Karumkit AKBP Dr.Wahono, Kapolres Oki Sumsel AKBP Alamsyah, Pangeran Tihang marga Legun Azzhar Marzuki, Pangeran Nagabringsang 5 Ahmad Fajirin, Pangeran Sempurna Jaya Marga Katibung M. Abas, Dandim 0421/LS Letkol Inf Enrico Setyo Nugroho, Wakapolres Lamsel Kompol Yuspita Ujang dan Kapolsek Kalianda AKP Mulyadi Yakup beserta jajaran. (*)

 565 total views,  565 views today

Continue Reading

Kriminalitas

KSKP Bakauheni Kembali Gagalkan Penyeludupan Satwa Liar Tanpa Dokumen

Published

on

By

Hanuang.com, BAKAUHENI – Modus penyelundupan satwa liar dari Sumatera ke Pulau Jawa, melalui Pelabuhan Penyebrangan ASDP Bakauheni, Lampung Selatan (Lamsel), sepertinya kian merajalela.

Terbukti, jajaran personil Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan (KSKP) Bakauheni kembali berhasil mengamankan sekitar 2.023 ekor burung dilindungi yang hendak menyebrang ke Pulau Jawa, di pos pemeriksaan Seaport Interdiction (SI), Minggu (24/1/2021) sekitar pukul 5.30 wib.

Ribuan satwa dilindungi ini, diangkut oleh kendaraan truk Colt Diesel warna kuning kombinasi BE 8138 IT yang dikemudi oleh Muhammad Hilal Almahfur (24) warga Desa Putra Buyut, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah.

Mewakili Kapolres Lamsel AKBP Zaky Alkazar Nasution, Kepala KSKP Bakauheni, AKP Ferdiansyah mengungkapkan, polisi berhasil mengamankan ribuan burung dilindungi beserta satu pengemudi, setelah dilakukan pemeriksaan di pintu masuk Pelabuhan Bakauheni.

“Dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan colt diesel tersebut, petugas mendapati 70 paket keranjang plastik yang berisikan satwa liar jenis burung tanpa dilengkapi dokumen resmi,” Ungkap AKP Ferdi.

Mantan Kasat Narkoba Polres Lamsel ini juga menjelaskan, berdasarkan keterangan pengemudi, satwa liar berupa burung tersebut diangkut dari Bandar Jaya Lampung Tengah, yang akan diantarkan ke Jakarta.

“Saat ini, sopir dan barang bukti dibawa ke Kantor KSKP Bakauheni guna proses hukum lebih lanjut,” Tukasnya.

Diketahui, barang bukti yang berhasil disita yakni satu unit kendaraan truk Colt Diesel warna kuning kombinasi BE 8138 IT.

Selain itu, polisi juga mengamankan 2.023 ekor burung yang dikemas dalam 70 box keranjang plastik. Rinciannya yakni, cicak keling sebanyak 1170 ekor dibagi kedalam 39 bok dengan jumlah per boknya 30 ekor.

Kemudian, jalak kebo sebanyak 280 ekor yang dibagi kedalam 14 bok, dengan jumlah per boknya 20 ekor. Ciblek sebanyak 350 ekor dibagi dalam 10 bok, Pleci sebanyak 150 ekor dikemas dalam 3 bok dan
gelatik batu sebanyak 2 bok jumlah per bok 46 ekor.

Selain itu, Siri besar sebanyak 9 ekor dan poksai mandarin sebanyak 2 ekor dalam 1 box. Sipanca sebanyak 1 ekor, kutilang batik sebanyak 2 ekor dan siri kecil sebanyak 13 ekor yang dikemas dalam 1 box. (*)

 815 total views,  815 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Bersama Aparat Gabungan, Polres Lamsel Gelar Ops Yustisi

Published

on

By

KALIANDA – Kepolisian Resor (Polres) Lampung Selatan (Lamsel) gelar apel kesiapan operasi/ razia yustisi pencegahan penyebaran virus Covid-19 di wilayah kabupaten setempat, bertempat di lapangan Korpri, Sabtu malam (23/1/2021).

Apel kesiapan itu sendiri dimulai sekira jam 19.30 WIB dan dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Lamsel, Kompol Oskar Eka Putra.

Kompol Oskar Eka Putra dalam arahannya menyebut pelaksanaan giat itu dalam rangka mencegah penyebaran Covid-19 yang semakin hari kian bertambah.

“Kegiatan operasi yustisi yang kita laksanakan malam ini sudah berdasarkan Undang-Undang. Ada payung hukum, yaitu Perbup dan Perda No.3 Tahun 2020 sehingga dalam pelaksanaan nanti, kita lebih tegas dalam hal pemberian sanksi,” himbau Kompol Oskar.

Urgensi giat operasi Yustisi sudah tidak bisa ditawar lagi. Mengingat, delapan daerah di Provinsi Lampung telah masuk zona merah yaitu Kota Bandar Lampung, Kota Metro, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Pringsewu.

“Kita harus tegas melakukan tindakan, baik dalam bentuk pembubaran kegiatan, sanksi tertulis maupun tindakan fisik seperti push up dan lain-lain,” cetus Kompol Oskar.

Kompol Oskar melanjutkan, pihak Sat Pol PP sendiri sudah mempersiapkan blanko teguran tertulis sesuai Perda yang akan diberikan kepada para pelanggar protokol kesehatan (prokes). Bahkan, bila dirasa perlu akan dilaksanakan sanksi yang lebih tegas lagi berupa sanski denda kepada para pelanggar yang membandel.

“Dalam pelaksanaan kegiatan, tetap dilakukan dengan mengedepankan sisi humanis. Sampaikan, bahwasannya kegiatan dilakukan karena penetapan wilayah Kabupaten Lamsel sudah zona merah,” pinta Kompol Oskar.

Perlu diketahui, Kapolres Lamsel juga telah mendorong kepala daerah dalam hal ini Bupati untuk membuat surat edaran yang mengatur kegiatan masyarakat di masa pandemi. Sehingga, semua pihak turut serta bertanggung jawab baik dari tingkatan Camat hingga Kepala Desa.

Terkait giat ops yustisi, Kapolres Lamsel melalui Kabag Ops memerintahkan agar dilaksanakan secata rutin guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Mengingat, Kabupaten Lamsel kini berstatus zona merah.

“Jangan segan dan sungkan untuk menegur, lakukan penindakan bila ada pelanggar prokes serta sampaikan kepada pemilik usaha agar selalu patuhi prokes. Dalam pelaksanaan tugas jangan bergerombol karena kita sebagai contoh masyarakat tetap patuhi protokol kesehatan,” pungkas Kompol Oskar.

Pelaksanaan giat apel selesai sekira jam 20.00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan ops razia/ yustisi yang terbagi kedalam dua regu. Target ops razia/yustisi menyasar tempat-tempat rawan terdapat kerumunan massa yang berpotensi ditemukan pelanggaran prokes.

Giat apel tersebut, dihadiri para pejabat utama (PJU) Polres, 48 personil Polres, juga 1 pleton personil Kodim/0421 LS dan 1 pleton personil Sat Pol PP Kabupaten Lamsel. (*)

 830 total views,  830 views today

Continue Reading

Trending Topic