Hanuang.com

Home

Bawaslu Lamsel Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif

Hanuang.com – Deklarasi Kampung Pengawasan yang dilaksanakandi Desa Fajar Baru Kecamtan Jati Agung Lampung Selatan (Lamsel), Senin, (08/07/24).

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Lamsel Wazzaki mengatakan bahwa Penempatan pelaksanaan Deklarasi ini di Desa Fajar Baru yang merupakan pintu gerbang penghubung antara Lamsel dan Kota Bandar Lampung.

“Masyarakat desa Fajar Baru juga memiliki peran penting dalam pengawasan partisipatif untuk terlaksananya pemilihan yang Jurdil dan Luber, oleh karena itu Bawaslu berharap kepada masyarakat agar terus tingkatkan kepedulian dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini” ujarnya.

Selanjutnya Bawaslu juga membuka akses kepada semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama terlibat aktif terhadap pengawasan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dikarenkan beberapa hal yaitu:

  • Luas wilayah pengawasan dan Jumlah personil menjadi dasar dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif.
  • Potensi-potensi pelanggaran karena hampir 10 persen warga di Fajar Baru masih ber KTP Bandar Lampung sehingga berpotensi adanya PSU.

Deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif yang dibuka secara langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Lampung Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa, Gistiawan.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan apresiasi kepada Bawaslu Lamsel bahwa Deklarasi ini menunjukan komitmen Bawaslu Lamsel dalam menghadapi pelaksanaan pilkada sudah siap.

Beliau juga menyampaikan selamat atas terpilihnya Desa Fajar Baru sebagi ikon dalam deklarasi kampung pengawasna partisipatif, harapannya kedepan di desa ini tidak ada temuan atau laporan pelanggran dalam pilkada.

“Bahwa pilkada milik kita bersama dan saat ini kita sedang melakukan tahapan pencoklitan data pemilih maka tugas kit harus segera cek apakah kita sudah terdaftar sebgi pemilih atau belum” ucapnya.

Menindak lanjuti apa yang disampaikan Ketua Bawaalu Lamsel terkait PSU bahwa sesuai undang-undang Pemilih yang menggunakan hak pilihnya atas nama orang lin maka wajib PSU, atau pemilih yang menggunkan hak pilihnya lebih dari satu kali maka itu juga wajib psu.

“Maka mari seluruh masyarkat jika menemukan adanya pelanggaran untuk dapat menyampaikan kepada bawaslu, kami membuka akses seluas-luasnya kepada masyarkat untuk dapat mendatangi posko pengaduan jika ada pelanggaran. Hal ini karena demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat” tutupnya.

Share

BERITA TERBARU