Connect with us

Bandar Lampung

Bambang Eka Wijaya : “UU ITE Harus Segera Direvisi”

Published

on

Hanuang.com – Pemerintah dan DPR harus segera merevisi pasal-pasal dalam UU ITE, yang mengancam kemerdekaan Pers dalam berkarya dan masyarakat dalam UU 1945 Pasal 28 Tentang kemerdekaan berpendapat.

Selain itu, acap kali pasal pasal UU ITE dijadikan alat untuk memenjarakan orang dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan atau penghinaan.

“Sangsi pasal UU ITE menempatkan manusia bak malaikat, yang tidak bisa salah. Salah kata masuk penjara. Padahal manusia itu tempatnya salah. Sementara dalam UU Pers, UU KIP informasi bagian dari sain yang itu produk manusia. Harusnya ada pasal pasal lain di dalam UU ITE yang mengatur Falsifikasi, karya atau tulisan yang jika salah bisa diralat, ” kata tokoh Pers Lampung, H. Bambang Eka Wijaya, saat menjadi pembicara diskusi menulis kolom, now open Warta Kopi, PWI Lampung, Selasa, (07/07/20).

Menurut penulis Buras Lampungpost ini, bagi pers, UU ITE menakutkan apalagi bagi masyarakat umum. Tidak sedikit masyarakat termasuk wartawan yang masuk penjara hanya karena tulisan bahkan kalimat.

“Ahmad Dhany misalnya, hanya karena satu kata idiot harus masuk penjara dan di vonis enam bulan, bayangkan mahalnya harga dalam proses hukum, hingga penjara enam bulan,” katanya.

Padahal UU 1945 jelas menjamin kemerdekaan berpendapat termasuk kemerdekaan Pers, termasuk di dunia. Awalnya UU ITE adalah tujuan baik untuk menjamin dan melindungi konsumen dalam melakukan transaksi elektrik di tengah meluasnya penggunaan internet dalam perekonomian nasional.

“Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah dan aparat justru menyalahgunakan UU tersebut untuk membungkam para pihak yang mengkritik negara. Hal ini tentu saja mencederai kebebasan berekspresi warga yang kini terus merosot.” katanya.

Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan PWI Lampung, Juniardi mengatakan organisasi pengawas independen untuk demokrasi dan kebebasan freedom house menyatakan status Indonesia turun dari bebas menjadi separuh bebas menjelang akhir pemerintahan SBY pada 2014.

Kondisi ini bertambah buruk pada Pemerintahan saat ini, figur negarawan yang diharapkan dapat membawa perubahan baru dalam lanskap kebebasan berekspresi di Indonesia dengan latar belakang yang bebas dari militer dan politik.

“Memang di bawah pemerintahan saat ini, indikator kebebasan sipil turun dari 34 pada 2018 menjadi 32 pada 2019. Sementara indeks kebebasan berekspresi turun dari 12 dari tahun 2015 menjadi 11 pada 2019. Meningkatnya jumlah kasus yang muncul dari penyalahgunaan UU ITE menyebabkan turunnya indeks kebebasan Indonesia dari pemerintahan sebelumnya ke pemerintahan saat ini,” katanya.

Menurut Juniardi, data yang dari Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara SAFEnet dan Amnesty International menunjukkan kasus kebebasan berekspresi yang terkait UU ITE naik dari 74 kasus pada masa pemerintahan tahun 2009-2014 menjadi 233 kasus pada pemerintahan 2014-2019, atau naik lebih dari tiga kali lipat.

“Penyalahgunaan UU ITE bisa disebabkan oleh beberapa alasan. Salah satunya karena pengaturannya yang terlalu luas dan tidak terdefinisikan baik. Misalnya istilah “informasi elektronik” dalam UU ITE yang mudah sekali dipelintir. Apakah itu juga termasuk informasi yang disampaikan lewat surat elektronik dan pesan singkat lewat telepon seluler? Padahal keduanya masuk dalam ranah privat,” ujarnya.

Lalu, jelas Juniardi, UU ITE juga tidak dengan jelas membedakan antara menghina dan mencemarkan nama baik. Padahal kedua hal itu sudah diatur secara jelas di KUHP. Sebelum UU ITE berlaku, pelaku pencemaran nama baik dijerat dengan menggunakan Pasal 310-321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Keberadaan UU ITE yang rancu membuat UU ini rentan disalahgunakan. Rumusan yang longgar tersebut juga mudah disalahgunakan oleh penegak hukum dalam pembuktian. Jadi kita setuju usulkan merevisi UU ITE, dengan memasukkan pasal pasal yang menjamin kemerdekaan berpendapat, dengan katagori bukan sangsi pidana, ” katanya. (red)

 2,080 total views,  6 views today

Bandar Lampung

Bahas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Bang Sefri Ikuti Rakor Bersama Diskominfotik Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com – Kepala Dinas (Kadis) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Lampung Selatan, M. Sefri Masdian, S.Sos mengikuti rapat koordinasi (rakor) bersama Dinas Kominfo dan Statistik (Diskominfotik) provinsi dan kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kegiatan rakor dibuka oleh Pelaksana tugas (Plt) Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi didampingi Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, di ruang command center lantai II kantor Diskominfotik setempat, Jumat pagi (18/6/2021).

Hadir juga Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Pesisir Barat, Miswandi Hasan, Kepala Dinas Kominfo Kota Metro, Farida, dan perwakilan Kepala Dinas Kominfo kabupaten/kota lainnya di Provinsi Lampung serta Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo mengatakan, dilaksanakanya rakor tersebut dalam rangka sinkronisasi program dinas yang menangani urusan Kominfo, Persandian, dan Statistik di Provinsi Lampung.

Adapun rakor tersebut mengangkat tema tentang Koordinasi Sinergisitas Pemerintah Provinsi Lampung dalam Peningkatan Pemanfatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Lampung.

“Pertemuan ini topiknya tentang pemanfatan TIK. Dilatarbelakangi ada beberapa program provinsi dan kabupaten/kota yang bisa disinergikan dari sisi pemanfatan TIK,” ujar Ganjar Jationo yang memandu rakor itu.

Ganjar Jationo yang baru dilantik sebagai Kepala Diskominfotik oleh Gubernur Lampung pada 16 April 2021 lalu ini menambahkan, pertemuan antara Dinas Kominfo se-Provinsi Lampung itu akan diagendakan setiap dua bulan sekali secara bergilir.

“Nanti pertemuan ini kita jadikan tradisi. Bisa di provinsi yang mengadakan atau kabupaten/kota. Dan tanggal 8 Juli 2021 nanti, kami juga diundang Dinas Kominfo Kabupaten Lampung Selatan khusus untuk membahas radio pemda,” katanya.

Sementara, Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnardi mengatakan, perkembangan teknologi informasi harus dimanfaatkan dengan baik. Sehingga semua hambatan dan gangguan bisa teratasi dan membantu meringankan pekerjaan.

“Yang menjadi bagian penting dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah keamanannya. Dan ini perlu dijaga, terutama dibidang pemerintahan,” kata Kusnardi.

Kusnardi menyebut, Pemprov Lampung telah mengeluarkan Peraturan Gubernur terkait Digitalisasi Pemerintahan. Yaitu bentuk layanan pemerintahan akan bertransformasi berbasis digital elektronik. Dengan demikian pelayanan akan menjadi lebih ringkas dan memudahkan masyarakat melakukan semua kegiatannya.

“Seperti contoh yang sudah terealisasikan adalah Kartu Petani Berjaya. Program ini dapat memudahkan petani untuk melakukan aktivitasnya. Mulai penyuluhan hingga pemesanan pupuk bibit dan alat penunjang lainnya bisa dipesan atau diorder lewat satu aplikasi,” ungkap Kusnardi. (Kmf)

 4,513 total views,  108 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Akhir Juni 2021, PWI Lampung Akan Gelar UKW Tingkat Muda dan Madya

Published

on

By

Hanuang.com – Pengurus Harian Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung memantapkan persiapan pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXIV  di Balai Wartawan Hi. Solfian Akhmad, Senin 14 Juni 2021. UKW untuk jenjang Madya dan Muda ini diselenggarakan pada 29-30 Juni mendatang.

Ketua PWI Lampung, Supriyadi Alfian saat memimpin rapat menyampaikan pelaksanaan UKW mandiri kali ini sebenarnya dibuka untuk semua jenjang. Namun, hingga finalisasi calon peserta hari ini, kuota jenjang Utama tak terpenuhi.

“Hanya ada tiga calon peserta untuk jenjang Utama sehingga dengan berat hati panitia pelaksana mencoret kualifikasi untuk redaktur pelaksana dan pemimpin redaksi atau penanggungjawab media tersebut,” kata Bang Yadi, sapaan akrab Ketua PWI Lampung.

Sementara untuk jenjang Madya terisi kuota dua kelas atau 12 peserta. Sedangkan jenjang Muda dengan empat kelas atau 24 peserta.

“Finalisasi ini saya pesan untuk memperhatikan prasarat yang harus dipenuhi oleh peserta, yang antara lain medianya harus berbadan hukum dan minimal sudah terdaftar administrasi di Dewan Pers. Kenapa ini penting? Karena kita tidak ingin ketika peserta lulus namun Dewan Pers tidak mengeluarkan kartu kompetensinya lantaran tidak memenuhi prasyarat,” tegas Bang Yadi.

Ia juga berharap semua calon peserta dapat mengikuti pelaksanaan pra UKW pada 28 Juni 2021 atau sehari sebelum pelaksanaan UKW digelar. Pengurus telah menunjuk dua assesor untuk memberikan pembekalan materi yang diujikan dalam UKW.

“Yang diujikan adalah standar kerja wartawan. Untuk itu, saya berharap kepada peserta agar benar-benar mengikuti seluruh tahapan dengan baik sehingga saat menjalani UKW bisa lancar tanpa hambatan dan tentunya harapan kita agar peserta dapat lulus semua,” ucap Bang Yadi. (iwr/ril)

 5,098 total views,  106 views today

Continue Reading

Bandar Lampung

Napoleon Oktober Boneparte Nahkodai Repdem Provinsi Lampung

Published

on

By

Hanuang.com, Bandar Lampung — Dengan marwah baru Repdem Lampung, yang baru saja dikukuhkan merupakan bagian dari pelopor persatuan. Dimana siap menghantarkan kandidat PDI Perjuangan kembali mendominasi berada di parlemen.

Deketahui, Pengukuhan Repdem DPD Provinsi Lampung. Periode 2021-2026 yang diketuai Napoleon Oxtober Bonaparte. SH, Sekretaris Hendra Mahdian Putra SE, dan Bendahara Yohanes Yudhi W. ST.

Secara langsung pengukuhan dilakukan oleh Ketua DPD PDIP Provinsi Lampung Sudin, SE yang disaksikan seluruh peserta Rakerda PDI Perjuangan Provinsi Lampung, Bertempat di Ballroom Novotel Lampung, Selasa, (08/06).

Ketua DPD Repdem Provinsi Lampung, Napolen Oktober Boneparte dengan tegas mengatakan Repdem di daerah harus selaras dengan Dewan Pimpanan Nasional (DPN), Relawan Demokrasi Perjuangan (Repdem) menjaga persaudaraan, persatuan.

“Kami Repdem hadir sebagai banteng penangkal radikalisme yang menyusup dengan jubah-jubah keyakinan dalam beragama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga Mati yg harus dijaga oleh setiap anak bangsa dan setiap Generasi,” ujarnya.

Lanjutnya, Repdem pun memiliki program, yang mana program tersebut ada didalam poin UUD tahun 1945 tentang menangkal Redikalisme. Negara harus menjaga persatuan dan kesatuan sekalipun dengan mengerahkan bala pasukan yang siap menjaga kenyamanan dan ketentraman NKRI.

” Program Repdem yang dalam menangkal Radikalisme ialah selaras dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 alinea ke 4 tentang persatuan dan tumpah darah, dan Repdem tidak akan memberikan ruang buat paham radikalisme masuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara” bebernya.

Masih kata Napoleon, untuk itu dengan Repdem sebagai sayap Partai PDI Perjuangan, Repdem Lampung khususnya akan merangkul kalangan Akedimisi, Mahasiswa, Ormas dan OKP lainnya.
Guna bersinergi mengumandangkan dengan masiv pentingnya kerukunan dan persatuan.

“Perdebatan soal pancasila sudah waktunya kita akhiri. Pancasila bukan untuk di perdebatkan, Pancasila lahir mewakili kemajemukan. Indonesia adalah bangsa yang bermartabat dan terkenal budaya timurnya yaitu gotong royong dan tenggang rasanya. Untuk itu kita akan merangkul elemen masyarakat Lampung khusunya, menggaungkan kerukunan dan kesatuan juga persatuan,” jelasnya.

“Tentunya tidak hanya DPD Repdem sendiri, Tentunya dengan melibatkan peran penuh 15 DPC Repdem se-Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Lampung. Dengan semua kemampuan yang ada Insya Allah mampu mendengungkan itu kembali,” pungkasnya. (Erl)

 6,141 total views,  106 views today

Continue Reading

Trending Topic