Connect with us

Lampung Selatan

8.260 KK Dari 87 Desa Yang Ada Di Lamsel, Sudah Terima BLT-DD Tahap Pertama

Published

on

Hanuang.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mencatat sebanyak 87 desa yang tersebar di 17 kecamatan sudah menyalurkan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap pertama periode April 2020.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Rohadian menyebut, 87 desa sudah menyalurkan BLT DD kepada 8.260 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD hingga 19 Juni 2020 dengan dana sebesar Rp.4.956.000.000.

“Capaian ini berkat kerja keras pemerintahan desa dan semua elemen yang terlibat. Walaupun penyalurannya agak terlambat, agar dimaklumi oleh semua pihak yang berkompeten terutama KPM BLT DD,” ujar Rohadian melalui keterangan tertulisnya, Jumat (19/6/2020).

Terlambatnya proses penyaluran bantuan BLT DD itu kata Rohadian, lantaran pemerintahan desa terkendala dalam melakukan penyusunan data calon penerima manfaat.

Seperti diketahui, bantuan sosial dari pemerintah berbagai macam jenis serta sumber pendanaannya. Seperti dari APBN, APBD maupun dari APBDes (Dana Desa).

“Pemerintah desa memang sangat berhati-hati, agar tidak terjadi tumpang tindih atau double bantuan. Jangan sampai ada yang masuk kriteria tapi tidak terakomodir. Bahkan sudah didata tetapi tertinggal mencatatnya untuk dimasukkan kedalam usulan,” ungkap Rohadian.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam kasus tertentu tidak sedikit pemerintahan desa yang menarik kembali data calon penerima BLT DD yang telah dikirim ke Dinas PMD untuk dilakukan perbaikan sebelum data tersebut dikirm ke BRI Unit.

“Semula ada warga yang sudah diusulkan Dinas Sosial melalui Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Tapi mengalami kesulitan penginputan karena tertolak oleh system. Maka dilakukan musyawarah Kembali ditingkat desa untuk mengakomodir calon KPM tersebut agar dimasukkan dalam usulan BLT DD,” terangnya.

Dari contoh-contoh permasalahan tersebut itulah yang menjadi salah satunya penyebab sedikit terlambatnya proses pengusulan BLT DD hingga berdampak juga pada proses pencairannya.

Disamping itu, sedikit terlambatnya proses penyaluran BLT DD adalah terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di BRI Unit untuk mengerjakan pembuatan rekening dan buku tabungan KPM. Karena tidak sebanding dengan ribuan KPM yang harus dilayani.

Namun untuk menyiasati permasalahan itu, Dinas PMD telah berkoordinasi dengan pihak BRI Cabang Kalianda untuk mempercepat proses penyalurannya. Langkahnya sebagian rekening KPM dibuat di BRI Pusat (Jakarta) dan sebagian lagi dibuat ditingkat BRI Unit yang ada di desa.

“Hal ini dimaksudkan supaya tidak terjadi semakin banyaknya penumpukan pekerjaan pembuatan rekening dan buku tabungan di BRI Unit. Sehingga akan menambah lama waktu dalam proses penyelesaian pekerjaan pembuatan rekening tersebut,” katanya.

Lebih lanjut ia menyatakan, berkat kerjasama dengan BRI Cabang Lampung Selatan, dirasakan sangat membantu Pemkab Lampung Selatan. Sebab, pihak BRI mengratiskan seluruh biaya mulai dari buka rekening, administrasi, pajak hingga biaya transaksi.

Diketahui, jumlah KPM penerima BLT DD sebanyak 28.328 Kepala Keluarga. Banyaknya jumlah KPM itu langsung disikapi Manajer BRI Cabang Lampung Selatan, Ruston Nawawi dengan menyiasati pembuatan sebagian rekening dilakukan di BRI Pusat.

“Dengan upaya ini, kami optimis akhir bulan Juni atau paling lambat minggu pertama bulan Juli, jika tidak ada kendala yang cukup berarti dan kita semua berdoa BLT DD (tahap pertama) bisa tersalurkan 100 persen di 256 desa. Disamping saat ini kita juga sedang mempersiapkan proses pencairan BLT DD tahap kedua (Mei) bagi desa yang sudah siap,” ucap Rohadian.

Sebagaimana diketahui, mekanisme penyaluran BLT DD di Kabupaten Lampung Selatan dilaksanakan berdasarkan sejumlah kententuan yang telah ditetapkan.

Pertama, Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Salah satu perubahan yang mendasar Dana Desa digunakan untuk kegiatan bencana non alam yang berupa Pendemi Corona Virus Disease (COVID-19) untuk kegiatan BLT DD dengan masa penyaluran 3 bulan sebesar Rp.600.000 per bulan per keluarga dimulai bulan April Tahun 2020 dengan cara pembayaran notunai (cash less).

Kedua, Surat Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1261/PRI.00/IV/2020 Tanggal 14 April 2020 Hal Pemberitahuan.

Ketiga, Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor 414.1/1405/V.12/2020 Tanggal 30 April 2020 perihal Pendataan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Dari Dasar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melakukan kerjasama dengan BRI Cabang Lampung Selatan yang termasuk dalam kelompok Himpunan Bank Negara (HIMBARA) untuk mengakomodir Surat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Menteri Desa PDTT tersebut diatas untuk menyalurkan BLT DD dengan mekanisme transfer atau nontunai (cash less).

Mekanisme ini dipilih oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan dengan pertimbangan :

Mengakomodir regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana tersebut di atas.

Menghindari terjadinya pemotongan BLT DD sehingga bantuan diterima utuh oleh Keluarga Penerima Manfaat (menghindari terjadinya masalah). Mengugah agar masyarakat kedepan mau menyimpan uang/menabung (menggunakan dana sesuai kebutuhan yang mendesak). Menghindari kerumunan (social distancing) dalam pengambilan dana.

Dalam melaksanakan mekanisme penyaluran BLT DD dengan metode transfer atau nontunai (cash less) ada empat elemen pemerintahan yang saling bersinergi :

Pemerintahan Desa bersama Relawan COVID-19 melakukan pendataan Calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dari tingkat RT/RW dengan kriteria (kehilangan mata pencaharian, tidak terdata dan mempunyai keluarga rentan sakit menahun/kronis) serta tidak terdaftar sebagai penerima PKH, BPNT, BST, Kartu Pra Kerja dan bantuan lainnya. Untuk itu pemerintahan desa/kepala desa sangat berhati-hati agar tidak terjadi tumpang tindih data.

Selanjutnya data tersebut dibahas dan ditetapkan/disetujui dalam Musyawarah Desa Khusus dan disahkan oleh kepala desa dengan menerbitkan Peraturan Kepala Desa (PERKADES) tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD. Kemudian Pemerintah Desa melakukan musyawarah Perubahan Rencana Pembangunan Desa (Perubahan RKPDes dan APBDes).

Selanjutnya Pemerintahan Kecamatan (Camat) melakukan pengesahan atas nama Bupati tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT DD.

Data tersebut (hasil pengesahan Camat dan PERKADES) diserahkan Kepada Dinas PMD Lampung Selatan sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa.

Kemudian data tersebut diatas juga diserahkan kepada BRI Unit wilayah masing-masing desa untuk selanjutnya Pemerintahan Desa membuka Rekening Giro di BRI Unit sebagai penampung Dana BLT DD (untuk menghindari biaya transfer) dan juga membuat rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD. (Arya)

 3,823 total views,  3 views today

Lampung Selatan

Winarni Siap Upayakan Kesembuhan Hendrik Si Penderita Tumor Otak Asal Palas

Published

on

By

Hanuang.com – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Lampung Selatan, Hj. Winarni Nanang Ermanto membesuk Hendrik Alzaini (12), warga Kecamatan Palas penderita tumor otak.

Bunda Winarni menyambangi kediaman Hendrik, pada Selasa (21/9/2021). Dia turut didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Lampung Selatan Yani Thamrin, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Eka Riantinawati, serta Camat Palas Rika Wati. 

Setibanya disana, Bunda Winarni disambut hangat keluarga Hendrik. Selain menyerahkan sejumlah bantuan kebutuhan sehari-hari, Bunda Winarni juga memberikan dukungan kepada keluarga Hendrik. 

Berdiri tepat di hadapan Hendrik, Bunda Winarni hampir tak bisa berkata-kata, tatkala melihat seorang bocah yang harus berjuang melawan penyakit ganas itu. 

Namun, Bunda Winarni, yang datang sebagai istri Bupati Lampung Selatan, mencoba dan berusaha terlihat tegar di depan Hendrik. Ia mencoba memberikan sedikit asupan kekuatan untuk Hendrik.

“Hendrik harus sabar dan semangat ya, lekas sembuh. Semoga Allah memberikan kesehatan dan jalan yang terbaik untuk kita semua,” ujar Winarni menyemangati Hendrik.

Dihadapan keluarga Hendrik, Bunda Winarni yang juga sebagai Duta Swasembada Gizi Kabupaten Lampung Selatan ini, berjanji mengupayakan kesembuhan warganya itu. 

“Saya minta Dinas Kesehatan untuk membantu menemukan solusi secepatnya agar penyakit adik Hendrik ini tidak semakin memburuk dan harus segera ditindaklanjuti,” imbuhnya.

Sementara, disamping Hendrik, sang ibunda, Siti Amelia, juga terlihat berusaha tegar. Ia sesekali menjawab pertanyaan yang dilontarkan Bunda Winarni. Raut sedih tak bisa disembunyikannya. 

Kepada Winarni, Siti Amelia menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kepedulian dari Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan itu.

“Kami dari keluarga berterima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan. Dan juga bantuan Ibu Winarni yang membantu solusi dan jalan untuk mengupayakan kesembuhan Hendrik,” tutur Siti Amelia.

Seperti diketahui, Hendrik Alzaini, anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Hendra Sudiro (44) dan Siti Amelia (38), warga RT/RW 006/003 Desa Palas Jaya, Kecamatan Palas, ini diketahui menderita tumor otak sejak berusia 3 tahun.

Berasal dari keluarga kurang mampu, Hendra Sudiro telah mengupayakan pengobatan anaknya. Bahkan, rumah dan tanah ladang miliknya habis terjual untuk biaya pengobatan.

Hendrik sendiri pernah melakukan operasi dan beberapa kali kemoterapi di Rumah Sakit Kanker Dharmais, Jakarta. Ia juga pernah menjalani operasi di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek, Bandar Lampung. Namun tumor itu kembali tumbuh. 

Kurun waktu 4 tahun terakhir, keluarga Hendrik berjuang mengupayakan pengobatan Hendrik. Namun karena kondisi ekonomi yang sulit, saat ini Hendrik hanya melakukan perawatan dirumah. (Kmf)

 347 total views,  97 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

Pemkab Lamsel dan Bank Lampung Gelar MoU

Published

on

By

Hanuang.com –  Pemerintah kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung (Bank Lampung) Kantor Cabang (KC) Kalianda.

MoU antara Pemkab Lampung Selatan dan PT Bank Lampung KC Kalianda terkait penggunaan jasa dan layanan perbankan dalam rangka penatausahaan dan pengelolaan kas daerah.

Penandatangan MoU berlangsung di ruang kerja Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lampung Selatan, kantor bupati setempat, Selasa (21/9/2021). 

Penandangan MoU dilakukan Sekda Kabupaten Lampung Selatan Thamrin, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Burhanudin dan Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) Yani Thamrin dengan Kepala PT Bank Lampung KC Kalianda Mala Tisnoh. 

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Lampung Selatan, Supriyanto menjelaskan, penandatangan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kesepakatan bersama antara pemerintah daerah dan PT Bank Lampung KC Kalianda. 

“Penandatanganan MoU yang dilakukan Dewan Pengurus KORPRI serta Dharma Wanita Persatuan terkait kerjasama mengenai pengelolaan kas daerah melalui PT Bank Lampung KC Kalianda,” ujar Supriyanto yang juga menyaksikan penandatanganan MoU itu.

Supriyanto menambahkan, untuk BPPRD Lampung Selatan dan PT Bank Lampung KC Kalianda, terkait dengan kelanjutan pemanfaatan team work yang sebelumnya telah terbentuk pada tahun 2019 lalu. 

Sementara itu, Sekda Kabupaten sekaligus Ketua Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) Kabupaten Lampung Selatan, Thamrin mengatakan, perjanjian kerjasama yang telah disepakati harus dapat mengentungkan kedua belah pihak. 

Dirinya berharap, kerjasama tersebut dapat memaksimalkan pengumpulan kas daerah dari anggota KORPRI dan DWP Lampung Selatan. 

“Karena iuran KORPRI itu kecil sama dengan DWP. Jadi hanya Rp.1000 sampai Rp.10.000. Hanya saja beberapa bulan terakhir ini saya periksa di Bendahara KORPRI tidak maksimal,” katanya. 

Thamrin juga berharap, Pemkab Lampung Selatan dan PT Bank Lampung KC Kalianda dapat selalu menjalin koordinasi dan komunukasi untuk terciptanya transparansi yang akuntabel dan efisien serta dalam hal optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). (ptm)

 343 total views,  93 views today

Continue Reading

Lampung Selatan

DPD IMM Provinsi Lampung Bersama PC IMM Lamsel Gelar Audiensi Dengan Nanang Ermanto

Published

on

By

Hanuang.com – Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto menerima Audiensi Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Provinsi Lampung di ruang kerjanya, Rabu (22/9/2021). 

Rombongan DPD IMM Provinsi Lampung dipimpin langsung Ketua Umum, Sahru Romadon serta didampingi Kabid SPM Heru Diansyah, Ketua Umum PC IMM Lampung Selatan Yazid Bahru Hady dan Kabid Kader PC IMM Lampung Selatan Kabul Ainur Rohim. 

Hadir mendampingi Bupati Lampung Selatan dalam audiensi itu, Asisten Bidang Administrasi dan Umum Badruzzaman, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Thomas Amrico serta beberapa Kepala OPD terkait lainnya. 

Mengawali pertemuan itu, Ketua DPD IMM Provinsi Lampung Sahru Romadon mengucapkan terima kasih kepada Bupati Lampung Selatan atas kesediaannya menerima rombongan DPD IMM Provinsi Lampung. 

“Ditengah kesibukan pak bupati untuk memajukan dan membahagiakan masyarakat Lampung Selatan, kami masih diberikan kesempatan untuk bertemu,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, maksud kedatangannya yaitu ingin melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan pelaksanaan kegiatan kaderisasi anggota IMM tingkat nasional.

“Kami ada agenda kaderisasi, namanya Darul Arqom Madya (DAM). Kebetulan ini agendanya adalah agenda tingkat nasional,” jelasnya.

Sahru Romadon menambahkan, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 30 september 2021 hingga 5 Oktober 2021 dan akan diikuti oleh 40 peserta, yang terdiri dari 15 peserta dari Kabupaten Lampung Selatan, 10 peserta dari luar Kabupaten Lampung Selatan dan 15 peserta dari luar Provinsi Lampung. 

Dimana nantinya dalam pelaksanaan kegiatan DAM tersebut akan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga tidak menciptakan klaster baru dalam situasi pandemi Covid-19. 

“Awal kita sudah coba prepare agendanya sesuai dengan koordinasi panitia di provinsi. Tapi 2 minggu yang lalu setelah kita cek tempat dan sebagainya karena ini kegiatannya pengkaderan. Insya Allah pesertanya 40 orang. Kita batasi,” ungkapnya. 

Sementara itu, Bupati Lampung Selatan H. Nanang Ermanto akan mendukung dan turut memfasilitasi kegiatan tersebut. Apalagi hal tersebut berkenaan dengan kegiatan pengkaderan yang bertujuan untuk menciptakan jiwa kepemimpinan. 

“Kami dari pemerintah daerah mendukung dan menyambut baik maksud dari kedatangan DPD IMM Provinsi dan PC IMM Kabupaten,” kata Nanang.

Bahkan, Nanang juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan akan turut membantu memfasilitasi kegiatan tersebut. 

Baik itu mengenai penginapan, tempat kegiatan pengkaderan atau hal lainnya yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan. 

“Apa yang menjadi kendala harus disampaikan. Supaya kami pemerintah daerah bisa membantu teman-teman IMM,” ujarnya.

Namun demikian, Nanang Ermanto tetap menegaskan agar dalam kegiatan tersebut harus tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Mengingat Kabupaten Lampung Selatan baru saja turun ke PPKM level 2 dan masih berada pada zona kuning. 

“Ini yang harus kita patuhi protokol kesehatan juga. Jangan sampai nanti adik-adik mahasiswa ini tidak memberikan contoh yang baik ditengah masyarakat. Jangan sampai jadi bumerang buat diri sendiri,” tandasnya. (ptm)

 349 total views,  93 views today

Continue Reading

Trending Topic